Imbal Hasil Surat Utang Naik-Turun, Pinjaman Luar Negeri Jadi Bantalan
Pemerintah memperbesar porsi surat utang negara (SUN) dalam pembiayaan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir. Ini artinya, porsi pembiayaan dari pinjaman luar negeri semakin kecil. Namun, pemerintah tetap fleksibel untuk melakukan penyesuaian.
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Pengendalian Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman menjelaskan, SUN lebih independen dan fleksibel. Ini berbeda dengan pinjaman luar negeri yang biasanya memiliki banyak syarat untuk dipenuhi. Maka itu, pemerintah membesar porsi SUN.
Namun, imbal hasil SUN dikendalikan oleh pasar (market driven). Bila imbal hasil tengah tinggi, ini bisa memberatkan pemerintah ketika akan menerbitkan SUN baru. Maka itu, pemerintah tetap membuka kemungkinan penambahan porsi pinjaman luar negeri, bila dibutuhkan.
“Saat kondisi begini (tidak pasti), kami fungsikan pinjaman sebagai buffer (bantalan) karena kalau market bergejolak, kami pakai pinjaman untuk kebutuhan pembiayaan," kata Luky di Jakarta, Jumat (2/1).
(Baca: Menakar Bahaya Utang Indonesia)
Intinya, pemerintah bakal berupaya mencari sumber pembiayaan yang memiliki biaya (cost of fund) rendah dan risiko yang paling aman. Adapun porsi pinjaman luar negeri dalam pembiayaan defisit APBN mencapai 30% pada 2013 dan turun menjadi 18% pada 2018 lalu. Porsinya kemungkinan tetap di kisaran 18% pada tahun ini.
Adapun imbal hasil SUN sekarang ini banyak dipengaruhi oleh kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve (The Fed). Sikap The Fed yang berubah menjadi konservatif dalam kebijakan bunga acuannya turut berdampak pada penurunan signifikan imbal hasil SUN.
Ini berbeda dengan kondisi tahun lalu, ketika The Fed lebih agresf, menaikkan bunga acuannya hingga emapt kali. Hal itu ditambah rencana ekspansi fiskal AS membuat imbal hasil surat utang AS meningkat dan diikuti kenaikan ekspektasi imbal hasil surat utang global.
Untuk meredam gejolak di pasar SUN lantaran besarnya kepemilikan asing, pemerintah berupaya untuk meningkatkan partisipasi investor domestik. Tahun ini, pemerintah mengharapkan penambahan 100 ribu investor domestik baru. "Itu masih kecil. Bayangkan dengan total jumlah penduduk Indonesia," ujar dia.
(Baca: Dengan Rp 1 Juta, Milenial Bisa Investasi di Surat Utang Syariah ST003)
Untuk itu, pemerintah melakukan beberapa startegi di antaranya dengan memperbanyak penerbitan surat utang retail secara online. Tahun ini, pemerintah merencanakan penerbitan 10 surat utang retail.
