Kepala BKPM Akui Sistem Izin OSS Terkendala Software dan Konektivitas
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui masih menemui banyak hambatan terkait penerapan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau online single submission (OSS). Sejak 2 Januari 2019, pengoperasian OSS dipindahkan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ke BKPM.
Thomas mengatakan salah satu tantangan yang dihadapi BKPM dalam penerapan OSS adalah konektivitas antar kementerian dan lembaga terkait investasi yang akan masuk dan sudah masuk. "Masih banyak tantangan, masih cukup banyak kesulitan. Satu per satu masalah software dan masalah konektivitas," katanya di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (6/2).
Kendati demikian, Thomas mengungkapkan, BKPM akan meluncurkan fase penerapan OSS berikutnya setelah BKPM menggelar rapat kerja nasional (Rakernas) tahunan pada pertengahan Maret mendatang yang akan dihadiri oleh 530 BKPM daerah. Fase berikutnya yang dimaksud Thomas yaitu terkait pengawalan dan fasilitas proses investasi yang akan masuk.
(Baca: BKPM: Perlu Ada Insentif Baru Untuk Dongkrak Investasi Tahun Ini)
Dengan diluncurkannya fase tersebut, BKPM di daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian pusat untuk menyelesaikan tantangan atau kendala-kendala investasi. "Jadi, proyek-proyek besar investasi di daerah membutuhkan koordinasi dengan pusat seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), energi dan sumber daya mineral (ESDM), perdagangan, atau perindustrian. Aspek perizinan akan terus kami benahi dan sempurnakan," papar Thomas.
Thomas percaya, tahun ini iklim investasi dalam negeri makin menggairahkan. Hal itu terlihat dari dialog pihaknya dengan para investor asing yang sudah mulai nyaman dengan kondisi investasi dalam negeri, sejalan dengan tertib dan amannya proses kampanye jelang penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) yang akan diselenggarakan pada April mendatang.
"Investor besar semakin nyaman, bahwa badai sudah lewat. Ada optimisme yang semakin kuat mengenai pemilu yang aman dan tertib. Juga jurus kebijakan pemerintah yang pragmatis dan reformis," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengakui masih ada kendala dalam integrasi sistem perizinan OSS di berbagai daerah. Menurut Jokowi, kecepatan perizinan dari OSS belum bisa diimbangi proses perizinan melalui sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbagai daerah.
(Baca: Kepala BKPM Akui Realisasi Investasi 2018 Mengecewakan)
"Memang yang paling sulit mengintegrasikan di sini dengan di semua kabupaten dan kota," kata Jokowi di kantor BKPM pada Senin (14/1). Jokowi mengatakan, proses perizinan melalui OSS bisa selesai dalam dua jam. Namun, jenis izin yang bisa diselesaikan hanya berupa izin nomor induk berusaha dan izin usaha.
Sementara untuk perizinan lainnya, seperti izin lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan (IMB) harus dibuat di PTSP daerah masing-masing. Inilah yang masih memakan waktu cukup lama. "Kalau satu bulan daerah tidak mengeluarkan artinya sudah otomatis berjalan. Nah itu dipaksa," kata Jokowi.
