Banyak Data Salah, BPN Prabowo Tuding Jokowi Bohong saat Debat Capres
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menuding Calon Presiden (capres) nomor urut 01 Joko Widodo berbohong dalam Debat Capres putaran kedua 2019. BPN menyebut banyak data yang disampaikan oleh Jokowi salah.
"Banyak data yang disampaikan Jokowi invalid," kata Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandiaga, Priyo Budi Santoso, di Jakarta, Selasa (19/2).
Priyo mengatakan, salah satu kesalahan data tersebut ketika mengungkapkan panjang jalan desa yang telah dibangun pemerintahan Jokowi sepanjang 191 ribu kilometer. Jumlah pembangunan jalan desa tersebut bukan hanya berasal dari pemerintahan Jokowi, melainkan juga dari masa pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Menurut Priyo, Jokowi menafikan peran pemerintahan sebelumnya ketika mengklaim pembangunan jalan desa tersebut merupakan capaiannya. "Ini kalau dihitung sama dengan lima kali keliling bumi. Setelah kami cek angka tersebut dari mana?" kata Priyo.
Pernyataan Priyo tak sejalan dengan data yang dimiliki Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kemendes menyebutkan hingga saat ini jalan di 74.957 desa yang telah dibangun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sepanjang 191.600 kilometer. Angka ini meningkat 32.909 kilometer dibandingkan yang tercatat pada Agustus 2018 sepanjang 158.691 kilometer.
(Baca: Sri Mulyani Paparkan Hasil Penyaluran Dana Desa Selama 4 Tahun
Lebih lanjut, Priyo mempertanyakan klaim Jokowi yang menyebutkan telah memenangkan gugatan terhadap sebelas perusahaan dengan nilai Rp 18,3 triliun. Priyo pun mengutip data Greenpeace Indonesia yang menyebutkan sebelas perusahaan itu belum ada yang membayarkan sanksi kepada negara.
Ia juga mempertanyakan mengapa kerusakan lingkungan yang dilakukan PT Freeport Indonesia tidak mendapatkan prioritas gugatan dari Jokowi. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada potensi kerugian dari kegiatan pertambangan Freeport sebesar Rp 185 triliun. "Kenapa malah membanggakan yang lain?" kata Priyo.
Konflik Agraria hingga Konsesi Lahan
Selain itu, Priyo menyebut Jokowi telah salah ketika menyebut di masa pemerintahannya tak ada lagi konflik agraria. Menggunakan data Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Priyo mengatakan, angka konflik agraria pada 2017 mencapai 659 kasus dengan luasan mencapai 520.491,87 hektare.
Dengan demikian, rata-rata terjadi dua konflik agraria setiap harinya. Konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan 208 kasus, disusul properti 199 kasus, infrastruktur 94 kasus, pertanian 78 kasus, kehutanan 30 kasus, pesisir atau kelautan 28 kasus, dan pertambangan 22 kasus.
Data terbaru KPA mencatat terjadi 410 konflik agraria dengan luasan 807.177,6 hektare pada 2018. Konflik agraria yang paling tinggi disumbangkan oleh pembangunan di sektor perkebunan 144 kasus, disusul properti 137 kasus, pertanian 53 kasus, pertambangan 29 kasus, kehutanan 19 kasus, infrastruktur 16 kasus, serta pesisir/kelautan 12 kasus.
"Itu artinya klaim (Jokowi) sudah tidak ada lagi konflik agraria itu klaim yang super hebat. Padahal masih banyak terjadi konflik agraria. Itu PR yang belum selesai," kata Priyo.
Terakhir, Priyo mempertanyakan klaim Jokowi yang menyebut di masa pemerintahannya tak pernah lagi memberikan konsesi yang besar kepada para pengusaha besar. Dia menunjukkan adanya pemberian konsesi lahan seluas 3,1 juta meter persegi kepada PT Kapuk Naga Indah.
Lahan tersebut diberikan melalui Hak Guna Bangunan (HGB) pada Agustus 2017. Sertifikat HGB itu dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Jakarta Utara.
Priyo pun menantang Jokowi untuk membuka nilai konsesi lahan yang dimiliki oleh orang-orang yang berada di lingkarannya saat ini. "Ini bagus untuk dibuka sehingga publik mendapat pelajaran berharga soal ini," kata Priyo.
(Baca: Diadukan ke Bawaslu, Jokowi: Jika Debat Dilaporkan, Tak Usah Ada Debat)
