Kuasa Hukum Jokowi Bantah Dalil Prabowo Soal Ketidaknetralan Aparat
Tim Kuasa Hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin menilai tudingan ketidaknetralan aparat yang dilayangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatannya di Mahkamah Konstitusi bersifat asumtif dan tendensius. Sebab, tudingan ini didasarkan pada dugaan yang keliru dan tidak berdasar.
Selain itu, Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf menilai pihak Prabowo-Sandiaga tidak menguraikan secara jelas dan spesifik pelanggaran yang dilakukan aparat. “Di mana terjadinya, kapan waktunya, bagaimana kejadiannya, siapa pelakunya, bagaimana akibat dan hubungannya terhadap perolehan suara pasangan calon,” kata anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf, I Wayan Sudirta, di gedung MK, Jakarta, Selasa (18/6).
Menurut Wayan, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dalam setiap kesempatan selalu menyampaikan dan memerintahkan jajarannya untuk bersikap netral dan tidak memihak. Bahkan, Wayan menyebut Tito telah mengeluarkan perintah tertulis agar aparat Kepolisian menjaga netralitasnya.
Perintah tersebut tertuang dalam telegram Kapolri bernomor STR/126/III/OPS.1.1.1./2019 tanggal 18 Maret 2019 dan surat Kapolri Nomor ST/2660/X/RES.1.24/2018 tanggal 18 Oktober 2018. “Kapolri juga telah memerintahkan kepada seluruh Kapolda se-Indonesia untuk bekerja secara profesional, menjaga netralitas, menghindari conflict of interest dalam Pemilu 2019,” kata Wayan.
Terkait dengan pernyataan Kapolsek Pasirwangi Kabupaten Garut AKP Sulman Azis yang dijadikan alat bukti oleh Prabowo-Sandiaga untuk menunjukkan ketidaknetralan aparat, Wayan menyebutnya mengada-ada dan tak berdasar. Sebab, Sulman telah membantah sendiri keterangannya.
(Baca: Yusril Sebut Dalil Permohonan Prabowo-Sandiaga Bersifat Asumtif)
Lebih lanjut, Wayan menilai tudingan Prabowo-Sandiaga tersebut tak memberi dampak bertambahnya suara bagi Jokowi-Ma’ruf di Kabupaten Garut. Justru, perolehan suara Prabowo-Sandiaga di wilayah tersebut jauh lebih besar dibandinhan pasangan calon petahana. “Yaitu sebanyak 1.064.444 atau 72,16%, sedangkan pihak terkait hanya meraih suara sebanyak 412.036 atau 27,84%,” kata Wayan.
Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf juga menjawab tudingan Prabowo-Sandiaga atas adanya indikasi ketidaknetralan polisi karena adanya akun Instagram @AlumniShambar. Akun tersebut sebelumnya dianggap sebagai induk tim buzzer anggota Polri di setiap Polres.
