DPR Minta Jonan Setujui Rencana Pengembangan Blok Lhokseumawe

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan diharapkan segera menyetujui rencana pengembangan (PoD) Blok Lhokseumawe. Alasannya, cadangan terbukti di Lapangan Peusangan yang berada di lepas pantai Lhokseumawe, Aceh ini cukup besar hingga mencapai 167,32 BSCF.

Zaratex NV selaku operator blok tersebut telah mengajukan rencana pengembangan Blok Lhoksumawe sejak Oktober tahun lalu. “Menurut keterangan Pak Gubernur sudah diajukan, namun belum ditandatangani izinnya. Saya minta kepada Pak Menteri beserta staf, supaya POD Blok Lhokseumawe ini dapat segera direalisasikan,” kata Anggota Komisi VII DPR RI Firmandez di Gedung Komisi VII DPR, Kamis (20/6).

Selain itu, politisi Golkar tersebut berharap pemerintah dapat memberikan dukungan kepada Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA). Salah satu bentuk dukungan dengan memberikan anggaran bagi BPMA untuk merekrut pegawai hingga menyediakan kantor.

(Baca: Kementerian ESDM Masih Kaji Proposal Pengembangan Blok Lhokseumawe)

Dengan begitu, BPMA bisa beroperasi dan mengatur kegiatan hulu migas di Aceh. “Mohon anggaran yang diajukan oleh BPMA ini dapat disetujui sebagaimana yang diharapkan,” kata Firmandez.

Pemerintah dan DPR pun menyetujui anggaran BPMA untuk tahun depan sekitar Rp 60 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk anggaran aparatur sebesar Rp 56,6 miliar dan anggaran publik non fisik sebesar Rp 3,38 miliar.

Lebih lanjut Firmandez mengatakan, dukungan Kementerian ESDM terhadap kinerja BPMA dapat memberikan bukti politik kepada tokoh-tokoh Aceh bahwa pelimpahan kewenangan kegiatan migas telah dilaksanakan secara tuntas oleh pemerintah pusat. Apalagi BPMA juga merupakan perpanjangan tangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dalam mendukung produksi dan lifting migas nasional. 

(Baca: Conrad Petroleum Siap Lakukan Joint Study Dua Blok Migas di Aceh)