Terapkan Skema Beli Layanan Angkutan Massal, Pemerintah Butuh Rp 250 M

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Ratna Iskana

5/7/2019, 15.32 WIB

Ada tujuh kota yang berpotensi menerapkan skema buy the service, yaitu Denpasar, Bandung, Bali, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Sorong.

skema buy the service, skema beli layanan angkutan massal, kemenhub, transportasi
123RF.com/Andrey Moisseyef
O-Bahn, moda transportasi gabungan busway dan LRT. Bus ini berjalan di atas rel khusus di jalan raya. Pemerintah akan menerapkan skema beli layanan angkutan massal dengan Bus Raya Terpad (BRT) yang konsepnya sama dengan O-Bahn.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi Setyadi memproyeksi, anggaran untuk menerapkan skema beli layanan angkutan massal (buy the service) mencapai Rp 250 miliar. Skema buy the service yaitu sistem pembelian layanan oleh pemerintah kepada pihak swasta.

Pihak swasta akan menyediakan bus dan menjadi operator, sedangkan pemerintah hanya membeli layanannya. Penerapan skema ini bertujuan agar masyarakat bisa berganti dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. 

Ada tujuh kota yang berpotensi menerapkan skema tersebut, yaitu Denpasar, Bandung, Bali, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan Sorong. Adapun uji cobanya akan dilakukan pada 2020.

Dalam menerapkan skema buy the service, pemerintah akan melakukan pendekatan sosial sehingga tidak menyingkirkan angkutan umum yang sudah ada. Selain itu, Kemenhub juga akan menggandeng pemerintah daerah (pemda) dalam menerapkan skema tersebut. 

"Pemda juga harus berperan aktif, yaitu dengan membantu menyediakan infrastruktur daerah," kata Budi, saat ditemui di Gedung Kementerian Perhubungan, Jakarta, Jumat (5/7).

(Baca: Wajah Baru Transportasi Jakarta: LRT)

Lebih lanjut Budi mengatakan, bus yang digunakan akan sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu nyaman dan terjangkau karena disubisdi oleh pemerintah. Jenis kendaraan yang akan digunakan dalam skema buy the service ini adalah Bus Raya Terpadu (Bus Rapid Transit/ BRT). 

"Pada rapat terahir kami termasuk Agen Pemegang Merek, dan beberapa pakar membicarakan kendaraan khusus yang bisa diberikan," ujarnya.

Menurut Institute for Transportation and Development Policy, BRT memiliki konsep yang sama dengan O-Bahn. O-Bahn merupakan sistem angkutan masal berbasis bus yang memiliki jalur khusus seperti trem. Transportasi umum ini pertama kali digunakan di Jerman.

Kementerian menilai, O-Bahn memiliki beberapa keunggulan. Pertama, bus ini dapat keluar dari jalurnya dan beroperasi seperti kendaraan biasa. Kedua, lebar jalur khusus bus O-Bahn kurang lebih 200 centimeter.

Ketiga, bentuknya seperti bus biasa namun memiliki roda horizontal. Jika melaju di jalur khusus, roda horizontal menjadi pemandu, sehingga pengemudi hanya perlu mengatur kecepatan kendaraan.

Keempat, dapat beroperasi menggunakan bus gandeng. Moda angkutan ini dapat menggandeng dua atau tiga bus biasa menjadi satu rangkaian. Dengan demikian, penyedia jasa hanya perlu menambahkan bus pada saat jam sibuk, tidak perlu menyediakan pengemudi ekstra.

(Baca: Bus O-Bahn Dinilai Belum Tentu Cocok di Jakarta, Begini Alasannya)

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha