Tiga Ribu Perusahaan Belum Setorkan Jaminan Pascatambang

Penulis: Fariha Sulmaihati

Editor: Pingit Aria

12/7/2019, 11.47 WIB

Sebanyak 1895 perusahaan pemegang IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga belum menempatkan jaminan reklamasi.

Lokasi tambang batu bara di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (17/1).
Ajeng Dinar Ulfiana | KATADATA
Lokasi tambang batu bara di Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (17/1).

Sebanyak 3.121 perusaahan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) belum menyetorkan jaminan pascatambang. Di antaranya, ada 3.120 perusahaan lokal dan hanya satu perusahaan pemegang IUP Penanaman Modal Asing (PMA).

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono telah telah memberikan teguran kepada perusahaan yang belum menyetorkan jaminannya. "Sesuai peraturan yang berlaku, melalui surat peringatan satu, dua, dan ketiga," kata dia, saat Rapat Dengar Pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), di Jakarta, Kamis (11/7).

Bambang menjelaskan, setelah surat peringatan ketiga diterima, namun perusahaan yang bersangkutan tidak juga menyerahkan jaminannya, maka izin pertambangan akan dicabut. Selain itu, juga akan dilakukan pemblokiran elektronik-Penerimaan Negara Bukan Pajak (e-PNBP).

"Kami juga sudah sampaikan ke gubernur yang bersangkutan untuk memberikan sanski terhadap IUP yang belum patuh," kata dia.

(Baca: Pemerintah Akan Reklamasi Tambang 7.000 Hektare pada 2019)

Jaminan pascatambang diwajibkan untuk pemulihan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial di seluruh wilayah pertambangan. Dana ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan dengan pemerintah daerah (pemda), dan disetorkan dua tahun sebelum umur tambang berakhir.

Selain itu, sebanyak 1895 perusahaan pemegang IUP Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga belum menempatkan jaminan reklamasi. Begitu juga dengan dua perusahaan pemegang kontrak karya, dan empat perusahaan pemegang IUP PMA. Adapun jaminan reklamsi ini digunakan untuk memperbaharui kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.

Pelaksanaan reklamsi ini dapat berupa penataan lahan, revegetasi, dan pemeliharaan. Jaminan reklmasi akan dicairkan apabila perusahaan sudah melakukan penataan lahan dengan bobot 60%, revegetasi 80%, dan penyelesaikan akhir 100%.

Kegiatan reklamasi pascatambang ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi Paska Tambang dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara.

(Baca: Masalah Limbah Tailing Freeport Belum Juga Rampung)

Reporter: Fariha Sulmaihati

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha