Jokowi Siapkan Rp 50 Triliun untuk Penuhi Janji Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyiapkan sekitar Rp 50 triliun untuk memenuhi janji kampanye Pilpres 2019. Dana dalam Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara atau RAPBN 2020 itu alokasinya untuk program Kartu Pra-Kerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Pintar-Kuliah, serta pembangunan infrastruktur pariwisata.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan desain APBN 2020 bakal mendukung program pembangunan tahun pertama Rancangan Pembangunan Jangka Menengah 2020-2024. "Untuk menampung visi dan misi presiden terpilih, prioritas serta janji kampanye," kata Sri Mulyani usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/7) sore.
Sri Mulyani mendetailkan, Kartu Pra-Kerja akan memakan anggaran sekitar Rp 10,3 triliun. Nantinya, total dua juta orang yang belum memiliki pekerjaan akan mendapatkan pelatihan digital dan pelatihan reguler. Skema alokasi anggaran untuk pelatihan masih menjadi pembahasan para menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Alokasi Kartu Indonesia Pintar untuk 780 ribu mahasiswa kuliah bakal mencapai Rp 12,4 triliun. Angka ini bertambah dari program sekarang sekitar Rp 4,8 triliun untuk 360 ribu mahasiswa.
(Baca: Susun Anggaran 2020, Jokowi Fokus Lima Program Pengembangan SDM)
Menurut Sri Mulyani, Kartu Sembako adalah penguatan bantuan sosial beras sejahtera (Rastra). Alokasi anggarannya bakal mencapai Rp 25,7 triliun untuk 15,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). "Jumlah rumah tangga dan manfaat per keluarga akan meningkat pada tahun 2020," ujarnya.
Selain itu, dia juga mengungkapkan ada alokasi anggaran sebesar Rp 6,4 triliun untuk pengembangan empat lokasi pariwisita super-prioritas. Nantinya, kementerian dan lembaga yang punya tanggung jawab terhadap pariwisata bekerja sama untuk membangun sarana-prasarana serta mengembangkan kegiatan internasional.
Sri Mulyani juga membeberkan desain anggaran tahun depan juga akan mencakup perluasan rute Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta untuk fase kedua Bundaran HI-Kampung Bandan. "Semua akan masuk RAPBN 2020 karena menyangkut subsidiary loan agreement ke pemerintah DKI Jakarta," katanya lagi.
(Baca: Jokowi Keluhkan Enam Masalah Kawasan Pariwisata 10 Bali Baru)
