KKP Umumkan 2.183 Kapal Penangkap Ikan Belum Perpanjang Izin

Penulis: Pingit Aria

25/7/2019, 10.02 WIB

Diduga, sebagian besar dari kapal tersebut masih melaut dengan sejumlah modus.

Kapal patroli TNI AL melintasi belasan kapal nelayan Vietnam sesaat sebelum ditenggelamkan di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 13 dari 51 kapal nelayan asing asal Vietna
ANTARA FOTO/JESSICA HELENA WUYSANG
Kapal patroli TNI AL melintasi belasan kapal nelayan Vietnam sesaat sebelum ditenggelamkan di Pulau Datuk, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (4/5/2019). Kementerian Kelautan dan Perikanan menenggelamkan 13 dari 51 kapal nelayan asing asal Vietnam yang ditangkap karena mencuri ikan di Perairan Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) mengumumkan adanya 2.183 kapal penangkap ikan yang belum perpanjang izin. Kapal-kapal berukuran di atas 30 gross ton (GT).

Dari jumlah tersebut, terdapat 410 unit kapal yang izinnya sudah berakhir antara 1-6 bulan, 496 unit kapal masa berlakunya berakhir 6-12 bulan, 383 unit kapal izinnya berakhir 12-24 bulan, dan 894 unit kapal izinnya telah kadaluarasa bahkan lebih dari 2 tahun.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Zulficar Mochtar menduga bahwa sebagian besar dari kapal tersebut masih melaut dengan sejumlah modus yang perlu diantisipasi. “Padahal Kalau mereka melaut tanpa izin atau menggunakan izin kapal lain atau pun surat keterangan, tentu melanggar hukum sehingga perlu kita benahi,” katanya dalam siaran pers, Kamis (25/7).

Menurut Zulficar, kapal yang melaut tanpa izin dapat digolongkan sebagai pelaku Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUUF). Selain itu, praktik tersebut menimbulkan potensi kerugian negara.

Ia menyebut, jika 2.183 unit kapal perikanan tak berizin tersebut tetap melaut, maka potensi kerugian negara dari total 156.050 GT dari PNBP saja di atas Rp137 miliar. “Belum termasuk perhitungan unreported total produksi, pajak perikanan, dan lainnya,” kata Zulficar.

(Baca juga: Banyak Kejahatan, Menteri Susi: Perlu Pembentukan Hak Asasi Laut)

Zulficar menyampaikan bahwa pelaku usaha tidak perlu menunggu izin habis untuk mengajukan permohonan perpanjangan. Sebab, permohonan perpanjangan izin bisa diajukan 3 bulan sebelum surat izin penangkapan ikan atau surat izin kapal pengangkut ikan (SIPI/SIKPI) berakhir.

“Jadi, bagi semua pemilik kapal yang belum memperpanjang izin ini wajib melaporkan posisi kapal dan statusnya,” katanya.

Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 dan perubahannya, kapal yang belum diperpanjang izinnya (expired) selama lebih dari 2 tahun dapat dilakukan pengurangan alokasi izin hingga pencabutan SIUP.

Data lengkap 2.183 kapal perikanan yang belum melakukan perpanjangan izin tersebut dapat diakses secara online di tautan berikut: https://kkp.go.id/djpt/artikel/12279-djpt-umumkan-2-183-kapal-perikanan-belum-lakukan-perpanjangan-izin

Fasilitas Perizinan Online

Zulficar memaparkan, pelaku usaha dapat dengan mudah memanfaatkan sistem e-service perikanan tangkap yang telah tersedia untuk mengajukan permohonan SIPI/SIKPI. “Aplikasi ini membantu para pelaku usaha untuk mengakses perizinan perikanan tangkap. Semuanya bisa dipantau secara online.”

(Baca juga: KKP Ekspor 8,9 Ribu Hasil Perikanan Senilai Rp 588 Miliar)

Saat ini, jumlah izin kapal perikanan yang perizinannya sudah diterbitkan sebanyak 5.130 dokumen (SIPI/SIKPI). Sementara dalam proses pencetakan blangko sebanyak 45 dokumen, dan dalam proses pelunasan PHP sebanyak 70 dokumen, perbaikan LKU/LKP sebanyak 15 dokumen, serta dalam proses pendok dan verfikasi sebanyak 123 dokumen. 

Zulficar mengatakan, mengurus perizinan itu mudah asalkan dokumen pendukungnya lengkap dan benar tanpa manipulasi. Kualitas logbook penangkapan ikan, laporan kegiatan usaha/laporan kegiatan penangkapan ikan (LKU/LKP) harus baik dengan menyajikan data yang akurat.

Menurutnya, KKP tidak pernah mempersulit proses perizinan. Hanya, ia mengakui bahwa telah ditemukan cukup banyak modus pelanggaran yang teridentifikasi.

Di antaranya adalah praktek mark down kapal. Diperkirakan masih ada kurang lebih 10 ribu kasus mark down ukuran kapal perikanan di berbagai lokasi yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha saat ini.

Ukuran yang tertera di dokumen kurang dari 30 GT, padahal ukuran aslinya jauh lebih besar. “Modus ini biasanya digunakan untuk mendapatkan akses BBM bersubsidi, tidak melaporkan produksi dengan benar dan penyelewangan jumlah pajak,” ujar Zulficar.

(Baca juga: KKP Gagalkan Penyelundupan Jutaan Benih Lobster Rp 1,37 Triliun)

Oleh karena itu, KKP lebih berhati-hati mereview proses izin. Setelah melakukan pengecekan terhadap LKP secara lebih teliti, terdapat selisih kenaikan produksi yang dilaporkan sekitar 1,2 juta ton ikan.

“Jadi dulunya mungkin mereka nangkap 300 atau 500 ton, yang dilaporkan 30 ton. Ada juga yang nangkap 1.000 ton, laporannya hanya di bawah 50 atau 100 ton. Nah, ini kita verifikasi semua hingga akhirnya terjadi pengingkatan laporan itu,” katanya.

Sebagai gambaran, selama review perizinan, KKP sudah menemukan jika selisih laporan produksi sebesar 1,2 juta ton ikan yang bila diasumsikan dengan harga rata-rata ikan sebesar Rp30.000, setara dengan Rp36 triliun yang selama ini tidak dilaporkan (unreported).

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan