Ibu Kota Negara Akan Pindah, Bank Dunia Anggap Keputusan Jokowi Tepat
Wacana pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur turut menarik perhatian Country Director Bank Dunia di Indonesia, Rodrigo Chaves. Rodrigo menilai kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memindahkan ibu kota tersebut sudah tepat.
"Presiden Jokowi telah menemukan tempat. Saya pikir itu suatu keputusan yang tepat," kata Rodrigo usai melakukan pertemuan dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa, (27/8).
Lebih lanjut, dia juga meyakini bahwa dalam membuat suatu kebijakan, khususnya mengenai pemindahan ibu kota, Pemerintah Indonesia telah melakukan pertimbangan yang cukup matang dari sisi pendapatan sektor ekonomi hingga potensi investasi di ibu kota baru.
Namun ketika disinggung apakah Bank Dunia akan melakukan kajian mengenai dampak ekonomi dari pemindahan ibu kota ini, dia mengatakan bahwa Bank Dunia belum melakukan hal tersebut. "Jadi kami tidak punya pendapat, kami belum melakukan penelitian," sebutnya.
(Baca: Pemerintah Siapkan Dua Undang-Undang Pemindahan Ibu Kota ke Kaltim)
Meski begitu, ia tidak menutup kemungkinan akan membuka pembicaraan dengan pemerintah Indonesia guna meminjamkan dana guna meningkatkan pembangunan di ibukota baru nantinya. "Kita harus membahas tentang itu," ungkapnya.
Sebelumnya, pada Senin (26/8), Presiden Jokowi mengumumkan secara resmi ibu kota RI akan pindah ke wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Presiden pun membeberkan ada lima alasan mengapa pemerintah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke dua wilayah tersebut.
Pertama, dua kabupaten tersebut minim risiko bencana alam seperti banjir, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi, gempa bumi, hingga tanah longsor. "Risiko bencana minimal,” kata Jokowi.
Alasan kedua yaitu lokasi Kalimantan Timur yang strategis di tengah Indonesia. Ketiga adalah dekatnya ibu kota baru dengan dua kota yang telah ada dan terus berkembang yakni Balikpapan dan Samarinda. Alasan keempat ialah infrastruktur Kalimantan Timur yang relatif lengkap. “Kelima, sudah tersedia lahan dikuasai pemerintah seluas 180 ribu hektare,” kata Jokowi.
Presiden juga menjelaskan bahwa pindah ibu kota ke Kalimantan merupakan salah satu cara Pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Jawa dengan luar Jawa yang terus meningkat walaupun sejak 2001 sudah diberlakukan otonomi daerah. Selain itu, pemerintah juga sedang memacu hilirisasi industri Sumber Daya Alam (SDA) di luar Jawa.
(Baca: Terima Surat Jokowi, DPR Belum Ambil Keputusan Soal Pindah Ibu Kota)
