Jokowi Kesal Tak Ada Relokasi Pabrik 33 Perusahaan Tiongkok yang ke RI

Dimas Jarot Bayu
4 September 2019, 17:06
investasi asing, Jokowi
ANTARA FOTO/ALOYSIUS JAROT NUGROHO
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Pendidikan Muhadjir Effendy (kanan), Menteri Pariwisata Arief Yahya (kedua kanan), Seskab Pramono Anung (ketiga kanan) dan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (kiri) menjawab pertanyaan dari wartawan seusai mengunjungi Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (30/8/2019).

Presiden Joko Widodo menyoroti kekalahan Indonesia dalam menarik investasi asing, khususnya dari Tiongkok dan Jepang. Ia meminta jajarannya segera menderegulasi aturan yang menghambat penanaman modal asing (PMA), untuk meningkatkan daya tarik.

Menurut Jokowi, minat investasi masih sepi, khususnya dari Tiongkok dan Jepang. Mengutip data Bank Dunia pada 2019, Jokowi mengatakan dari 33 perusahaan Tiongkok yang melakukan relokasi pabriknya, tidak ada satu pun yang melirik Indonesia.

Sebanyak 23 perusahaan Tiongkok merelokasi pabriknya ke Vietnam. Sedangkan sisanya sebanyak 10 perusahaan merelokasi pabriknya ke Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

(Baca: Jokowi Minta Insentif Pajak Dikawal)

“Tidak ada yang ke Indonesia. Tolong ini digaris bawahi. Hati-hati berarti kita punya persoalan yang harus kita selesaikan,” kata Jokowi ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (3/9).

Kondisi serupa juga terjadi ketika 73 perusahaan Jepang melakukan relokasi pabrik. Menurut Jokowi, sebanyak 43 perusahaan Jepang lebih memilih relokasi pabrik ke Vietnam, 11 perusahaan lainnya relokasi pabrik ke Thailand. Sedangkan yang memilih untuk merelokasi pabrik ke Indonesia sebanyak 10 perusahaan.

“Sekali lagi masalah itu ada di internal kita sendiri,” kata dia.

(Baca: Traveloka Tanggapi Kabar Pendanaan Baru Senilai Rp 7,1 Triliun)

Jokowi mengatakan, sepinya minat asing untuk berinvestasi di Indonesia karena proses perizinannya masih lama. Proses perizinan investasi di Indonesia bisa memakan waktu bertahun-tahun. Padahal, di Vietnam, proses perizinan investasi hanya butuh waktu dua bulan.

Maka itu, Jokowi meminta jajarannya untuk menginventarisir regulasi-regulasi yang menghambat pemrosesan PMA di Indonesia. Nantinya, pemerintah akan mencari cara menyederhanakan regulasi-regulasi tersebut.

“Sepekan lagi kita akan bicara mengenai masalah bagaimana segera menyederhanakan peraturan-peraturan yang menghambat dan memperlambat,” ujarnya.

Cek juga data ini

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...