Pertamina Buka Suara Soal Kelebihan Penerimaan Penjualan BBM Premium
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Pertamina memperoleh kelebihan penerimaan atas penjualan Premium di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) sebesar Rp 234,82 miliar. Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, kelebihan penerimaan tersebut disebabkan adanya formula baru harga BBM yang ditetapkan pemerintah pada awal tahun ini.
Dengan begitu, ada beberapa bulan tertentu yang nilai formulanya lebih kecil dari harga jual eceran. Padahal BPK mencatat ada kelebihan bayar oleh konsumen karena harga premium lebih tinggi Rp 100 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.
BPK pun merekomendasikan direksi Pertamina agar menyetorkan kelebihan penerimaan atas penjualan premium di wilayah Jamali. Biarpun begitu, Pertamina tidak akan langsung menyetorkan kelebihan penerimaan tersebut kepada pemerintah.
Menurut Fajriyah, ada surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan kekurangan dan kelebihan penerimaan dari hasil penjualan JBKP Premium Jamali dianggap sebagai kekurangan dan kelebihan penerimaan Pertamina. "Intinya yah di set off saja. Pemerintah juga kan ada kekurangan ke Pertamina," ujar Fajriyah kepada Katadata.co.id pada Rabu (18/9).
(Baca: BPK Temukan Pertamina Kelebihan Penerimaan dari Penjualan Premium)
BPK mencatat kekurangan bayar pemerintah kepada Pertamina atas penyaluran minyak tanah bersubsidi pada 2018 sebesar Rp 243,67 miliar (tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai/PPN) atau Rp 268,04 miliar (termasuk PPN). Temuan tersebut berdasarkan audit yang dilakukan BPK terhadap pengelolaan subsidi yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2019.
