Jokowi Beri Hak Veto kepada Menko untuk Batalkan Kebijakan Menteri

Dimas Jarot Bayu
24 Oktober 2019, 14:51
hak veto, Jokowi, Menko
ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Salah satu pembahasan memberikan hak veto kepada Menko untuk menganulis peraturan Menteri.

Presiden Joko Widodo  atau Jokowi memberikan hak veto kepada Menteri Koordinator (Menko) untuk dapat mengintervensi kebijakan para menteri yang tidak sesuai dengan arahan Presiden. Menko juga diberi kewenangan membatalkan kebijakan yang tidak sejalan satu sama lain.

“Baru ini diumumkan oleh Presiden, Menko itu dapat memveto kebijakan atau peraturan-peraturan menteri yang dianggap bertentangan,” kata Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD usai sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/10).

(Baca: Buka Sidang Kabinet Perdana, Jokowi Sindir Menteri Kabinet Kerja)

Menurut Mahfud, Jokowi memberikan hak veto ini karena kerap kali ada menteri di Kabinet Kerja mengedepankan ego sektoralnya. Padahal, Jokowi sudah menyatakan bahwa tidak boleh ada visi-misi menteri. Para menteri harus mengikuti visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

Para menteri tersebut, kata Mahfud, menjalankan kebijakannya sendiri tanpa berkoordinasi dengan menteri-menteri lain, seperti tak pernah datang ketika rapat.

“Nah, sekarang Presiden mengatakan Menko boleh memveto kebijakan menteri di bawahnya,” kata Mahfud.

(Baca: Mahfud MD Jadi Orang Sipil Pertama Jabat Menko Polhukam)

Jokowi dalam sidang kabinet paripurna hari ini sempat menyinggung sejumlah menteri di Kabinet Kerja yang bekerja sendiri-sendiri dan memiliki ego sektoral.

Atas dasar itu, Jokowi meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju tak melakukan hal serupa di periode lalu. Dia meminta para menteri di Kabinet Indonesia Maju kompak.

Tak hanya itu, Jokowi meminta para menteri tak memiliki visi-misi sendiri-sendiri. Jokowi menekankan yang harus dipegang oleh para menteri hanyalah visi-misi Presiden dan Wakil Presiden.

Kepala Negara menilai masih ada beberapa menteri Kabinet Kerja yang masih belum memahami hal tersebut. Dia menyebut mereka masih saja ribut, bahkan setelah ada keputusan rapat.

“Kalau sudah diputuskan dalam rapat, jangan sampai di luar masih diributkan lagi,” kata Jokowi.

(Baca: Jadi Menteri BUMN, Erick Thohir Dapat Peringatan Dari Dahlan Iskan)

Editor: Yuliawati
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...