Bangun Jalan Tol, Pengusaha Ingin Kebijakan Ramah Investasi

Penulis: Rizky Alika

Editor: Desy Setyowati

29/10/2019, 15.27 WIB

Sebab, biaya untuk membangun infrastruktur ini dinilai tidak sedikit.

Pengusaha berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ramah investasi terkait pembangunan jalan tol, supaya pihak swasta mau berpartisipasi
ANTARA FOTO/Fauzan
Ilustrasi, kendaraan melintas di jalan tol Jakarta-Tangerang, Banten, Senin (28/10/2019). Pengusaha berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ramah investasi terkait pembangunan jalan tol, supaya pihak swasta mau berpartisipasi.

Pengusaha berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang ramah investasi terkait pembangunan jalan tol, supaya pihak swasta mau berpartisipasi. Sebab, biaya untuk membangun infrastruktur ini dinilai tidak sedikit.

"Pemerintah perlu mengeluarkan sejumlah kebijakan yang menarik dari sisi investasi agar pihak swasta tertarik," kata Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Bidang Konstruksi dan Infrastruktur Erwin Aksa dalam Forum Diskusi di kantornya, Selasa (29/10).

Erwin mengatakan, butuh dana besar untuk membangun jalan tol. Selain itu, investasi jalan tol memerlukan waktu jangka panjang, padahal dana perbankan terbatas.

Karena itu, menurutnya integrasi dan konektivitas menjadi kunci untuk menarik investasi dari swasta. Ia menilai, perlu ada alternatif model bisnis dan pilihan skema pembiayaan pembangunan jalan tol. Alternatif tersebut terutama yang memiliki risiko lebih kecil.

(Baca: Infrastruktur Tetap Memainkan Peran Penting Lima Tahun ke Depan)

Sebagaimana diketahui, pemerintah menargetkan pembangunan jalan tol 2.500 kilometer (km) dalam lima tahun ke depan. Investasinya diperkiraan mencapai Rp 250-375 triliun.

Rencananya, pemerintah akan menggunakan pembiayaan dari badan usaha maupun Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Oleh karena itu, partisipasi swasta sangat diharapkan dalam percepatan pembangunan jalan tol di Indonesia.

Selama pemerintahan 2014-2019, pemerintah telah membangun 3.194 km jalan perbatasan, 1.387 km jalan tol, serta 811,9 km rel kereta api. Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun berkomitmen untuk meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur hingga Rp 1.739 triliun.

(Baca: Akademisi dan DPR Sebut Infrastruktur Gerus Lahan Pertanian)

Memasuki periode kedua, Jokowi melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan berfokus menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi. Selain itu, infrastruktur diharapkan dapat memudahkan akses ke kawasan wisata guna mendongkrak lapangan kerja baru dan perekonomian rakyat.

Erwin mengatakan, kalangan pengusaha juga memiliki pemahaman yang sama dengan pemerintah yaitu membangun infrastruktur untuk masa depan. Sedangkan jalan tol merupakan salah satu infrastruktur transportasi darat yang menunjang konektivitas.

Karena itu, ia menilai bahwa pembangunan jalan tol dapat berpengaruh pada peningkatan ekonomi. Selain itu, infrastruktur ini meningkatkan aksesibilitas orang dan barang, serta menghemat biaya dan waktu.

(Baca: Bank Dunia: Indonesia Rugi Rp 56 Triliun Per Tahun Akibat Kemacetan)

Reporter: Rizky Alika

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan