Bertemu Xi Jinping, Luhut Minta Tiongkok Hapus Bea Masuk Produk Baja

Penulis: Ratna Iskana

6/11/2019, 08.35 WIB

Selain membahas bea masuk produk baja dari Indonesia, Luhut juga menawarkan Tiongkok nikel sulfat untuk bahan baku baterai mobil listrik Tesla.

Luhut Binsar Pandjaitan, baja, tiongkok
Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menjadi pembicara dalam pameran China International Import Expo (CIIE). Dalam kesempatan itu, Luhut bertemu Presiden TIongkok Xi Jinping dan menyampaikan keberatan terhadap bea masuk produk baja Indonesia ke negara tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada pembukaan China International Import Expo (CIIE) yang berlangsung pada 5 November 2019. Dalam kesempatan tersebut, Luhut menyampaikan keberatan terhadap bea masuk produk baja Indonesia ke Tiongkok. 

Dalam pertemuan singkat yang berdurasi sekitar tujuh menit itu, Luhut meminta Xi Jinping untuk meringankan atau bahkan menghapuskan kebijakan bea masuk untuk produk baja dari Indonesia. “Presiden Xi mengatakan akan memperhatikan dan menpertimbangkan,” ujar Luhut dalam keterangan tertulis pada Rabu (6/11).

Selain dengan Tiongkok, Luhut meminta Amerika Serikat (AS) memberi keringanan bea masuk produk baja Indonesia. Penerapan bea masuk produk baja Indonesia ke negara Paman Sam diketahui Luhut dalam pertemuan dengan beberapa pebisnis AS di ajang CIIE.

Pengusaha asal AS yang menjadi pemasok baja ke negara paman Sam itu menyampaikan produk baja Indonesia terkena kebijakan bea masuk sebesar 25%. “Besok dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Wilbur Ross, saya akan sampaikan hal ini dan minta kebijakan AS untuk memberi keringanan,” janji Luhut.

Ia menambahkan kebijakan bea masuk produk baja indonesia cukup memberatkan. Pasalnya, baja diproduksi di daerah terpencil, sehingga masyarakat kecil yang bekerja di sana akan merasakan dampaknya.

“Hanya Jepang, Korea Selatan dan Turki mendapat pengecualian tarif masuk ini. Kita kan negara berkembang tentu ini menyulitkan bagi Indonesia,” pungkas Menko Luhut.

(Baca: Serukan Anti-Proteksionisme, Xi Jinping: Pasar Tiongkok Terbuka Lebar)

Tingkatkan Ekspor ke Tiongkok

Dalam ajang yang sama, Luhut menyampaikan kondisi ekspor barang dari Indonesia ke Tiongkok. Menurutnya, negara tirai bambu tersebut merupakan pasar yang besar karena memiliki jumlah penduduknya 1,4 miliar, sehingga Indonesia berharap dapat meningkatkan ekspornya.

“Terutama ekspor buah-buahan tropis seperti nanas, lalu sarang burung, ekspor kelapa sawit juga masih bisa kami tingkatkan. Lalu ada olahan-olahan produk hilirisasi seperti nickel ore, tembaga, timah, bauksit dan banyak lagi. Presiden Xi tadi berjanji untuk meningkatkan investasi negaranya di bidang teknologi,” katanya.

Luhut juga mengincar peningkatan ekspor bahan baku baterai listrik. Dia bahkan menyebut pabrik Tesla yang berada di Tiongkok akan membeli nikel sulfat Indonesia untuk material pembuatannya.

“Tapi kami tidak berhenti di situ, kami akan terus meyakinkan Tesla untuk membuat pabrik di Indonesia. Sekarang Tesla sudah mendirikan pabrik di Tiongkok, lalu kami tawarkan untuk membeli kebutuhan pabriknya dari Indonesia. Ini yang dimaksud rantai pasok dunia,” kata Luhut.

(Baca: Bahan Baku Dominasi Ekspor Komoditas Unggulan Perkebunan)

Luhut juga bertemu dengan beberapa menteri dan pejabat Tiongkok. Salah satu yang dibahas yakni kolaborasi investasi antara Indonesia, Uni Emirat Arab (UEA), dan negeri tirai bambu tersebut. 

Indonesia bersama UEA tengah menjajaki pembentukan dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) sebagai alternatif pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur atau investasi. Tiongkok pun tertarik untuk masuk dalam investasi itu.

Pada kesempatan yang sama, Luhut juga menjadi salah satu pembicara dalam konferensi bertajuk “WTO Reform and Free Trade Agreement ; Options and Prospects". Pada paparannya, Luhut mengatakan sistem perdagangan saat ini perlu ditinjau kembali karena merupakan hasil negosiasi yang dilakukan lebih dari 20 tahun yang lalu.

“Perdagangan bebas yang terjadi di WTO harus didasarkan pada semangat mandat Doha Development Agenda (DDA) 2001, yaitu mengatur perdagangan multilateral yang berdimensi pembangunan serta mempertimbangkan kemampuan negara-negara berkembang. Sayangnya, hingga saat ini, mandat Doha tersebut belum sepenuhnya terlaksana,” kata Luhut.

Selain Luhut, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto hadir dalam pameran CIIE yang diselenggarakan hingga 10 November 2019. Dalam acara itu, pemerintah Indonesia menyatakan bakal terus memperbaiki regulasi dan memberi kepastian kemudahan berbisnis bagi para investor.

(Baca: Daya Saing RI Turun, Luhut Sebut Akibat Ketidakpastian Ekonomi Global)

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan