Penerimaan Pajak Masih 64%, Defisit Anggaran Bengkak Jadi Rp 289 T

Penulis: Agatha Olivia Victoria

Editor: Martha Ruth Thertina

18/11/2019, 18.02 WIB

Dua bulan menjelang berakhirnya 2019, penerimaan pajak baru Rp 1.018,47 triliun atau 64,56% dari target.

Defisit Anggaran, Penerimaan Pajak, Sri Mulyani
Arief Kamaludin|KATADATA

Kementerian Keuangan mencatat defisit anggaran per Oktober sebesar Rp 289,06 triliun atau 1,79% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Ini lebih besar dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Rp 252,37 triliun atau 1,57% dari PDB, dan mendekati target APBN 2019 yaitu Rp 296 triliun atau 1,84% dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, defisit anggaran membengkak karena adanya tekanan pada penerimaan pajak. "Kenaikan defisit dikarenakan adanya tekanan pada penerimaan pajak nonmigas terutama pada sektor primer dan sekunder," kata dia dalam Konferensi Pers di kantornya, Jakarta, Senin (18/11).

(Baca: Defisit Anggaran Berpotensi Membengkak, Sri Mulyani Terbitkan PMK)

Secara rinci, pendapatan negara hingga akhir Oktober tercatat Rp 1.508,91 triliun atau 69,69% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN 2019). Sedangkan belanja negara Rp 1.797,97 triliun atau 73,1% dari target. Maka itu, terjadi defisit Rp 289,06 triliun.

Pendapatan negara dari perpajakan -- pajak dan bea cukai – tercatat baru sebesar Rp 1.173,89 triliun atau 65,71% dari target. Sedangkan penerimaan negara bukan pajak telah mencapai Rp333,29 triliun atau 88,10% dari target, dan hibah Rp 1,72 triliun atau 395,55% dari target.

(Baca: Pengusaha Tolak Kenaikan Cukai Vape Sebesar 25% Mulai Tahun Depan)

Rendahnya penerimaan perpajakan seiring masih rendahnya penerimaan pajak. Penerimaan pajak tercatat baru mencapai Rp 1.018,47 triliun atau 64,56% dari target, dengan realisasi PPh nonmigas Rp 556,63 triliun, atau 67,20% dari target. Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp 155,42 triliun atau 74,43% dari target.

Sedangkan belanja negara yang sebesar Rp 1.797,97 triliun terdiri dari realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.121,10 triliun, atau 68,6% dari target. Kemudian, transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 676,87 triliun atau 81,9% dari target.

(Baca: Desa Fiktif Dapat Dana Desa, Sri Mulyani Akan Minta Pengembalian)

Sri Mulyani menjelaskan, realisasi belanja negara naik 4,7% dibandingkan periode sama tahun lalu. Ini seiring realisasi belanja bantuan sosial yang telah mencapai Rp 91,75 triliun, atau 94,5% dari target. “Meningkat sebesar 32,7% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya," ucap dia.

Sedangkan realisasi belanja subsidi yang meliputi subsidi energi dan subsidi nonenergi tercatat baru mencapai Rp 146,19 triliun atau 65,2% dari target.

Anda Belum Menyetujui Syarat & Ketentuan
Email sudah ada dalam sistem kami, silakan coba dengan email yang lainnya.
Alamat email Anda telah terdaftar
Terimakasih Anda Telah Subscribe Newsletter KATADATA
Maaf Telah terjadi kesalahan pada sistem kami. Silahkan coba beberapa saat lagi
Silahkan mengisi alamat email
Silahkan mengisi alamat email dengan benar
Masukkan kode pengaman dengan benar
Silahkan mengisi captcha

Video Pilihan