Terkendala Aturan, Penetapan Pusat Ekonomi Digital di Batam Tertunda
Pemerintah baru akan menetapkan Nongsa Digital Park Batam sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada tahun depan. Salah satu penyebabnya, karena revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam belum disahkan.
Padahal, pemerintah menargetkan penetapan Nongsa Digital Park Batam sebagai KEK digital dilakukan tahun ini. “PP harus diperbaiki. Prosesnya agar KEK di Batam mengacu ke digital," ujar Deputi Bidang Koordinasi Percepatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kementerian Koordinasi (Kemenko) Perekonomian Wahyu Utomo di kantornya, hari ini (23/12).
Rencananya Nongsa Digital Park Batam dijadikan sebagai kawasan ekonomi digital,pusat industri kreatif, sekaligus innovation hub. Hal ini untuk mendukung implementasi peta jalan Making Indonesia 4.0.
Wilayah Nongsa Digital Park Batam dinilai bisa menjangkau Jakarta, Malaysia dan Singapura. (Baca: Batam Dibidik Jadi Pusat Pertumbuhan Startup)
Meski begitu, Wahyu menilai bahwa proses perbaikan PP itu hanya persoalan waktu. Sepengetahuannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menandatangani regulasi tersebut.
Jika Presiden Jokowi menandatangani aturan itu, maka kementeriannya akan langsung menyiapkan infrastruktur pendukung Nongsa Digital Park sebagai pusat ekonomi digital. “PP-nya sedang disiapkan,” kata dia.
Ada dua kawasan ekonomi yang diatur dalam PP tersebut yakni Nongsa Digital Park dan KEK perawatan dan perbaikan pesawat (maintenance, repair and overhaul/MRO) Bandara Hang Nadim. Revisi itu nantinya memuat terkait fasilitas dan kelembagaan di kedua KEK.
