KPK Ditantang Usut Kasus Jiwasraya, Skandal Terbesar Setelah BLBI

Image title
29 Desember 2019, 15:43
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau
ANTARA FOTO/Galih Pradipta
Warga melintas di depan kantor Asuransi Jiwasraya di Jalan Juanda, Jakarta, Rabu (11/12/2019). Pemerintah sudah memiliki skenario untuk menangani masalah kekurangan modal PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yakni dengan cara pembentukan holding asuransi atau penerbitan obligasi subordinasi atau mandatory convertible bond (MCB) dan pembentukan anak usaha PT Jiwasraya Putra.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didi Irawadi menyebut kasus gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya sebagai skandal keuangan terbesar di Indonesia setelah kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Sebab, Jiwasraya menyatakan kepada DPR membutuhkan dana Rp 32,98 triliun guna memperbaiki struktur permodalannya dan mengakibatkan gagal bayar polis nasabah.

"Kasus Jiwasraya salah satu skandal terbesar di Indonesia setelah BLBI," kata Didi di Jakarta, Minggu (29/12).

Oleh karena itu, dia menantang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkap skandal kasus tersebut sekaligus sebagai pembuktian kerja. Sosok Firli sebelumnya sempat diragukan kapabilitasnya sebagai ketua lembaga antirasuah oleh sebagian kalangan. 

(Baca: Kemelut Jiwasraya Sejak 1998, Politisi PDIP: Jangan Saling Menyalahkan)

"Justru ini kan kasus megakorupsi dan banyak orang meragukan Pak Firli . Dia harus membuktikan, KPK harus berani menepis anggapan Pak Firli sebagai orang titipan," ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (29/12).

Lebih lanjut, ia pun meminta agar seluruh pihak penegak hukum mulai dari Kejaksaan Agung, aparat kepolisian serta KPK bersama-sama mengungkap kemelut di tubuh perusahaan asuransi pelat merah ini.

"Untuk awal kalau dikeroyok ramai-ramai malah bagus. Asal semuanya bersama-sama karena  tujuannya baik mengungkap kasus yang besar. Tinggal nanti dibagi mana Kejaksaan, KPK dan Polisi," ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus dari partai PDIP menilai persoalan Jiwasraya ini akan segera rampung.  Dia juga menyatakan tidak ada toleransi bagi pihak siapa saja yang ikut bermain dalam kasus tersebut.

"Tidak boleh ada yang dilindungi. Kita gak ada urusan. Saya mau periode Pak Jokowi meninggalkan legacy yang baik," ujarnya.

Halaman:
Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Ekarina
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...