KSP: Presiden Buka Banyak Opsi Pencegahan Covid-19, termasuk Lockdown
Beberapa daerah, termasuk Jakarta mendapat izin untuk menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Meski begitu, Kantor Staf Presiden mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) terbuka terhadap seluruh opsi kebijakan untuk meminimalkan penyebaran pandemi corona, termasuk karantina wilayah (lockdown).
"Beliau (Presiden Jokowi) katakan terbuka untuk seluruh opsi," ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abetnego Tarigan saat video conference, Minggu (12/4). “Secara prinsip, dibuka ruang kebijakannya untuk itu.”
Hanya, pemerintah mempertimbangkan banyak hal sebelum memutuskan kebijakan yang akan diambil, termasuk lockdown. “Presiden melihat hal itu secara gradual. Kemudian lihat realitas di negara lain. Ada yang dikunci (wilayahnya) lalu rusuh,” ujar dia.
(Baca: Duterte Ancam Tembak Mati Pelanggar Aturan Lockdown)
Ia mencontohkan, Korea Selatan melakukan tes Covid-19 secara massal (rapid test) untuk mencegah penyebaran virus corona. Dalam hal ini, pemerintah meningkatkan pasokan peralatan untuk tes corona.
Berdasarkan kajian, pemerintah berfokus pada PSBB dalam menekan penyebaran pandemi corona. “Seolah-olah yang jadi kekhawatiran, Presiden tak mau. Imbauan saja. Padahal tidak begitu,” kata dia.
Selain itu, ia menegaskan bahwa kebijakan karantina wilayah merupakan kewenangan pemerintah pusat, bukan daerah. (Baca: Tangani Corona, RI Dinilai Belum Perlu Lockdown karena Berisiko Besar)
Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra menilai, Indonesia belum siap melakukan karantina wilayah. Sebab, jumlah penduduknya sangat banyak, demografinya luas dan terdiri dari kepulauan.
Selain itu, kemampuan keuangan pemerintah untuk memberikan subsidi ke warganya dianggap belum siap. "Sehingga kalau kita laksanakan karantina wilayah secara nasional, itu tidak mungkin," ujar Yusril.
Berbeda dengan Malaysia yang dapat melakukan opsi tersebut, karena jumlah penduduknya jauh lebih sedikit dibanding Indonesia. Wilayahnya juga tidak begitu kompleks, serta pemerintahnya mampu memberikan subsidi kepada warga.
(Baca: Tes Massal Covid-19 Indonesia Tertinggal dari Negara Lain)
Pemerintah Indonesia juga perlu mengkaji kondisi karantina wilayah di Manila, Filipina. Terjadi kekacauan dan kerusuhan karena penduduknya kekurangan sumber bahan makanan.
Oleh karena itu, pemerintah harus ambil langkah yang moderat yakni menumbuhkan kesadaran masyarakat. Namun, pemerintah perlu mempertegas dari segi hukum. "Tujuannya, agar ada titik temu kepatuhan dan keberhasilan dalam mencegah penyebaran virus ini," ujar Yusril.
Salah satunya, pemerintah perlu menggaet berbagai tokoh ulama maupun adat untuk memberikan pemahaman yang logis kepada masyarakat terkait bahayanya virus corona. (Baca: Aturan & Efek Lockdown di Italia, Bagaimana Cegah Corona di Indonesia?)
