Mematut Skema Subsidi Gaji Penangkal PHK Akibat Corona di Inggris & AS

Pingit Aria
28 Mei 2020, 16:51
Brendan McDermid Warga mengantre di bank makanan di Gereja St. Bartholomew, ditengah wabah virus corona (COVID-19) di Queens bagian Elmhurst, Kota New York, New York, Amerika Serikat, Jumat (15/5/2020).
ANTARA FOTO/REUTERS/Brendan McDermid/hp/dj
Brendan McDermid Warga mengantre di bank makanan di Gereja St. Bartholomew, ditengah wabah virus corona (COVID-19) di Queens bagian Elmhurst, Kota New York, New York, Amerika Serikat, Jumat (15/5/2020).

Virus corona telah menginfeksi perekonomian di seluruh dunia. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK akibat terhentinya kegiatan bisnis tak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat pun mengalaminya.

Pandemi virus corona (Covid-19) telah membuat tingkat pengangguran Amerika Serikat (AS) melonjak menjadi 14,7%. Terakhir kali AS mencapai tingkat pengangguran ini adalah, saat era Depresi Besar tahun 1930-an.

Mengutip Associated Press, Minggu (10/5), Departemen Tenaga Kerja AS mengumumkan pada April 2020 tercatat 20,5 juta pekerjaan di AS telah hilang. "Tingkat pengangguran ini tidak pernah terlihat sebelumnya, dan mungkin tidak akan terlihat lagi, kecuali jika ada pandemi lagi," ujar Ekonom Senior BMO Capital Markets Sal Guatieri, dilansir dari Associated Press.

Lonjakan tingkat pengangguran AS ini memang bisa dibilang mengejutkan, sebab terjadinya dalam rentang waktu dua bulan. Pada Februari 2020, AS masih mencatatkan rekor pengangguran terendah selama 50 tahun, yakni 3,5%.

(Baca: Kematian Covid-19 di AS Tembus 100.000 saat Trump Desak Buka Lockdown)

Tingkat pengangguran AS diperkirakan masih akan memburuk, meski sebagian pusat bisnis di beberapa negara bagian mulai dibuka kembali. Pasalnya, masih banyak bisnis seperti pabrik, hotel, restoran, resor, tempat olahraga, bioskop dan banyak usaha kecil masih tutup.

Mengutip Reuters, Menteri Keuangan AS Steve Mnuchin mengungkapkan, Gedung Putih tengah mengkaji stimulus fiskal lanjutan untuk mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19.

"Namun, pemerintah federal tidak akan melakukan bail out, terutama bagi negara bagian yang dikelola secara buruk. Kebijakan yang sedang dikaji adalah, mengurangi pajak penghasilan," kata Mnuchin, dilansir dari Reuters, Minggu (10/5).

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump telah menandatangani Rancangan-Undang-Undang Bantuan Virus Korona senilai US$ 2,2 triliun atau setara Rp 34 ribu triliun.

"Saya menandatangani satu paket bantuan ekonomi terbesar dalam sejarah Amerika. Ini akan memberikan pertolongan yang sangat dibutuhkan bagi keluarga, pekerja, dan bisnis bangsa kita, dan itu lah masalahnya," kata Trump, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 28 Maret 2020.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...