Enggan Bergantung pada GPS AS, Tiongkok Akan Luncurkan Satelit Beidou

Desy Setyowati
22 Juni 2020, 14:28
Enggan Bergantung pada GPS AS, Tiongkok Akan Luncurkan Satelit Beidou
ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/File Foto
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, penasehat keamanan nasional AS John Bolton dan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghadiri jamuan makan malam setelah ktt pemimpin negara G20 di Buenos Aires, Argentina, Sabtu (1/12).

Tiongkok serius mengembangkan teknologi agar tidak ketergantungan dengan Amerika Serikat (AS). Pemerintah Negeri Panda pun bersiap meluncurkan satelit terakhir, yang akan mendukung Beidou, pesaing Global Positioning System (GPS) milik AS.

Beidou merupakan jaringan navigasi yang dikembangkan Tiongkok sejak 2000. Saat itu, satelit pertama Beidou digunakan untuk warga Negeri Tirai Bambu.

Advertisement

Pemerintah lantas meluncurkan satelit generasi kedua pada 2012, yang mencakup Asia Pasifik. Satelit terakhir yang akan diluncurkan, bakal memiliki cakupan global.

“Tiongkok akan meluncurkan satelit terakhir minggu ini, tetapi ditunda karena masalah teknis,” demikian dikutip dari situs resmi Beidou, dilansir dari CNBC Internasional, Senin (22/6). (Baca: Perusahaan Tiongkok Didepak dari Bursa AS, Ini Efeknya ke Wall Street)

Jaringan navigasi Beidou terdiri dari 30 satelit. "Militer (Tiongkok) sekarang memiliki sistem yang dapat digunakan secara independen dari sistem GPS AS," Direktur Australian Centre for Space Engineering Research Andrew Dempster kepada CNBC.

Ia menilai, persiapan Tiongkok untuk meluncurkan satelit terakhir Beidoua merupakan perkembangan yang signifikan. Ini juga akan memastikan sistem militer Tiongkok tetap online, jika terjadi konflik dengan AS.

Selain itu, “ini juga bagian dari upaya Beijing untuk meningkatkan pengaruh teknologinya di luar negeri,” demikian kata para ahli kepada CNBC.

“Dampak yang paling mendalam yakni sekarang menjadi independen. Tiongkok kini memiliki sistem yang tangguh dan dapat digunakan pada saat konflik,” Profesor hukum ruang angkasa dan kebijakan di Northumbria University di Inggris, Christopher Newman.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement