Bertemu Pimpinan MPR, Jokowi Singgung Isu Reshuffle Kabinet
Presiden Joko Widodo atau Jokowi menggelar pertemuan dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7). Dalam pertemuan tersebut, Jokowi membahas isu perombakan ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju.
Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan Jokowi menyampaikan isu reshuffle karena ingin Kabinet Indonesia Maju bekerja dengan maksimal. Namun, Syarief tak menjelaskan lebih lanjut terkait pernyataan Jokowi tersebut.
"Secara implisit begitu. Jadi silakan diartikan," kata Syarief pada Rabu (7/8).
Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo tak banyak bicara terkait isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Pria yang akrab disapa Bamsoet itu hanya menyatakan reshuffle merupakan kewenangan presiden.
"Jadi tidak tahu apakah reshuffle atau tidak," kata Bamsoet.
(Baca: Mensesneg: Jangan Ribut Reshuffle karena Progres Kinerja Kabinet Bagus)
Selain isu reshuffle, pertemuan tersebut membahas mengenai persiapan Sidang Tahunan MPR 2020. Menurut Bamsoet, Sidang Tahunan MPR pada tahun ini akan digelar pada 14 Agustus 2020.
Jokowi, lanjut Bamsoet, akan hadir secara fisik dalam Sidang Tahunan MPR 2020. Apalagi, Jokowi sudah menyampaikan bahwa masyarakat Indonesia harus bisa beradaptasi menghadapi pandemi Covid-19.
"Maka itu harus kita artikan kehidupan harus terus berjalan, kerja-kerja untuk bangsa dan negara harus terus dilanjutkan, namun tetap mengacu pada protokol kesehatan yang ketat," kata Bamsoet.
Jokowi dan pimpinan MPR juga membahas perihal Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang sempat menuai polemik. Menurut Bamsoet, Jokowi mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji RUU HIP berdasarkan masukkan dari masyarakat.
"Presiden meminta Pak Menko Polhukam untuk melaksanakan hal itu," kata Bamsoet.
Kepala Negara dan pimpinan MPR juga sempat menyinggung masalah ekonomi dalam pertemuan tersebut. Bamsoet menyebut Jokowi sudah memberikan sejumlah stimulus sebagai jalan keluar dari situasi ekonomi yang terpuruk akibat pandemi corona.
Jokowi juga memberikan stimulus kepada para pesantren dengan nilai sekitar Rp 2,6 triliun agar bisa berjalan di tengah pandemi corona. "Kemudian beliau sampaikan pemerintah sepakat beri subsidi kepada 20 juta pemakai listrik 450 VA gratis enam bulan dan diskon 50% bagi pengguna listrik 900 VA," kata dia.
(Baca: Ekonom Nilai Jokowi Belum Perlu Rombak Menteri Ekonomi Saat Ini)
Menteri Sekretaris Negara Pratikno sebelumnya menilai isu reshuffle kini tak relevan lagi. Alasannya, kinerja para menteri sudah membaik setelah mendapat teguran dari Jokowi.
“Jangan ribut lagi reshuffle karena progres kabinet berjalan dengan bagus,” kata Pratikno di kantornya, Jakarta, Senin (6/7).
Pratikno mengklaim kinerja kabinet meningkat signifikan dalam waktu yang relatif singkat. Salah satunya terlihat dari penyerapan anggaran kesehatan yang telah naik menjadi 4,68% atau sekitar Rp 4,09 triliun dari total dana yang dialokasikan sebesar sebesar Rp 87,5 triliun.
Sedangkan penyerapan anggaran perlindungan sosial sebesar 34,06% dari total anggaran perlindungan sosial Rp 203,9 triliun. Adapun, stimulus untuk sektoral dan pemerintah daerah mencapai 4,01%, stimulus UMKM mencapai 22,74%, stimulus pembiayaan korporasi belum direalisasikan, dan stimulus insentif usaha 10,14%.
“Ini progres yang bagus. Kalau progresnya bagus, ngapain di-reshuffle?” kata dia.
