Serikat Pekerja Garuda Inginkan Pemimpin yang Paham Keuangan
Garuda Indonesia kemungkinan sudah memiliki bos baru sebelum akhir Januari ini. Hal itu seiring akan dilaksanakannya rapat umum pemegang saham pada 22 Januari mendatang. Serikat Pekerja Garuda Indonesia (IKAGI) berharap sosok yang terpilih adalah yang memahami soal keuangan.
Ketua IKAGI Zaenal Mutaqqin mengatakan sesuai anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) perusahaan, jajaran direksi harus merupakan orang yang berkompeten di industri penerbangan. Selain itu, ia berpendapat Garuda memerlukan sosok yang memahami soal keuangan. Harapannya, kinerja keuangan Garuda membaik dan beban utangnya bisa berkurang.
"Dia harus mengerti perpajakan, pengelolaan keuangan, jadi latar belakangnya orang yang mengerti tentang keuangan. Pastinya itu sejalan dengan utang garuda," kata Zaenal kepada Katadata.co.id, Jumat (3/1). Selain itu, sosok tersebut harus bebas dari kepentingan pribadi atau kelompok, dan memiliki integritas, sehingga tidak menimbulkan konflik internal.
(Baca: Risiko Bayangi Garuda untuk Selesaikan Tumpukan Utang Jangka Pendek)
Ia menyatakan tidak memiliki sosok tertentu untuk didorong menjadi dirut baru Garuda. Sebab, memilih pemimpin bukan kewenangannya. Pihaknya hanya sebatas memberikan masukan soal kriteria yang diharapkan pegawai. Sebelumnya, Zaenal dan kawan-kawan sempat bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir saat hangat-hangatnya kasus penyelundupan Harley dan Brompton yang membelit direksi Garuda.
Adapun harapan Zaenal soal sosok yang paham tentang keuangan memang bukan tanpa alasan. Keuangan Garuda memang tengah jadi sorotan, terlebih setelah skandal laporan keuangan, beberapa waktu lalu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bursa Efek Indonesia (BEI), dan Kementerian Keuangan menyatakan Garuda memanipulasi laporan keuangan tahun 2018. Manipulasi tersebut menyebabkan pendapatan perusahaan melonjak sehingga berhasil membukukan laba.
(Baca: Laporan Keuangan 2018 Disajikan Ulang, Garuda Rugi Rp 2,4 Triliun)
Akibat skandal tersebut, Garuda terkena denda dari BEI dan harus menyajikan kembali laporan keuangannya, sedangkan direksi Garuda terkena denda dari OJK. Di sisi lain, Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) membekukan izin Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan Garuda.
Berdasarkan dokumen keterbukaan informasi tentang rencana pendanaan Garuda, perusahaan juga diketahui tengah terbebani oleh besarnya utang jangka pendek. Per akhir 2018, utang keuangan perusahaan yang jatuh tempo dalam setahun mencapai US$ 1,63 miliar atau sekitar Rp 22,94 triliun. Sedangkan utang keuangan yang jatuh tempo di atas satu tahun sebesar US$ 77 juta, atau Rp 1,08 triliun.
(Baca: Garuda Batal Jual Obligasi Rp 12,6 T, Nasib Pembayaran Utang Tak Jelas)
Saat ini, Garuda dipimpin oleh Fuad Rizal. Ia menjabat sebagai pelaksana tugas Direktur Utama Garuda, menggantikan Arie Askhara yang dicopot karena kasus penyelundupan Harley dan Brompton. Fuad memegang posisi tersebut sambil tetap memegang posisi lamanya yaitu Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko. Selain Arie Askhara, empat direktur lainnya juga turut dicopot dari jabatan terkait kasus tersebut.
