Luhut Minta Freeport Bangun Jalan ke Puncak Papua
(Baca: Menteri ESDM Akan Jamin Kepastian Hukum Bagi Freeport)
"Kalau Freeport, kami cuma minta bangun jalan itu supaya bisa mengangkut barang konsumsi buat orang-orang di ketinggian itu. Karena kalau naik pesawat terbang, biayanya akan lebih mahal," ujar Luhut.
Di sisi lain, Luhut membantah kedatangan Gubernur Papua ini untuk membahas nasib kontrak penambangan Freeport. Begitu juga dengan masalah divestasi saham perusahaan tambang emas dan tembaga tersebut, yang hingga kini masih terkatung-katung. "Urusan soal Freeport sama ESDM (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral), tidak ada urusan kita," katanya.
Seperti diketahui, Freeport menginginkan kepastian secepatnya perpanjangan kontrak izin penambangan di Papua. Padahal, kontraknya abru berakhir 2021 mendatang, dan sesuai aturan baru dapat mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat tahun 2019.
Lantaran belum mendapat kepastian perpanjangan kontrak, Freeport menunda rencananya membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter). Freeport meminta jaminan perpanjangan kontrak 20 tahun lagi kepada pemerintah, yaitu hingga 2041. (Baca: Pemerintah Akan Bangun Kawasan Ekonomi Khusus di Papua)
Namun, Luhut pernah menegaskan, tidak akan mempercepat pembuatan kontrak baru. "Jadi, Freeport tidak udah desak-desak kita-lah,” kata Luhut, Rabu (3/8) lalu. “Negara kita berdaulat, kita tahu apa yang akan dilakukan.”
