Bagaimana DKI dan Jabar Dapat Pinjaman Berbunga 0% dari Pemerintah?
Lalu, Jawa Barat mengalokasikan pinjaman sebesar Rp 1,9 triliun di tahun ini dan Rp 2 triliun pada 2021. Pinjaman yang didapat bakal dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial seperti rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan. Pembangunan fasilitas logistik, perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), penataan kawasan khusus dan destinasi wisata, serta infrasturktur lingkungan.
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyebut Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk membantu menggerakkan perekonomian provinsi setempat. "Anggaran ini akan ditempatkan di Bank SulutGo untuk mendukung kegiatan perekonomian termasuk di bidang pertanian," katanya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani juga tengah mengkaji daerah lain yang paling terdampak pandemi Covid-19, antara lain Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Bali. Jika program ini berhasil mengangkat perekonomian daerah, maka Kementerian Keuangan berencana meningkatkan volume dan besaran instrumen pinjaman daerah.
Penempatan Uang Negara di BPD Diperluas
Setelah menempatkan dana sebesar Rp 30 triliun di empat bank milik negara, pemerintah pusat kini memperluas penempatan dana di bank pembangunan daerah (BPD). Nilanya mencapai Rp 11,5 triliun.
Untuk tahap pertama, BPD yang mendapatkan dana itu adalah BPD DKI Jakarta (Bank DKI), BPD Jawa Barat (BJB), BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo (Bank SulutGo), BPD Jawa Tengah (Bank Jateng), dan BPD Jawa Timur (Bank Jatim).
Rinciannya, untuk BPD BJB mendapat Rp 2,5 triliun, DKI Jakarta Rp 2 triliun, Jawa Tengah Rp 2 triliun, Jawa Timur Rp 2 triliun, dan SulutGo Rp 1 triliun. BPD Bali dan Yogyakarta masing-masing sebesar Rp1 triliun masih dalam tahap evaluasi dan pengkajian.
Sri Mulyani mengatakan, dana yang ditempatkan dibebani bunga yan rendah dengan bank pelat merah atau BUMN, yaitu 80% dari suku bunga BI 7-Day Reverse Repo Rate. “Kami minta suku bunganya lebih kecil dari yang selama ini mereka pinjamkan,” katanya.
Seperti empat bank BUMN sebelumnya, dana tersebut juta tidak boleh dipakai untuk membeli SBN dan valuta asing. Menteri Keuangan mendorong agar uang itu dipakai untuk perekonomian daerah dan mendukung pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Penyumbang bahan: Muhamad Arfan Septiawan (magang)
