Jokowi Kesal Kemudahan Akses Listrik RI Kalah dari Negara Tetangga
Indonesia berada pada peringkat 95 terkait tingkat akses masyarakat untuk mendapatkan listrik. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluhkan rating ini, karena lebih rendah dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam.
Malaysia menempati posisi 87, sementara Vietnam 84. Bahkan, Singapura, Thailand, Tiongkok, Korea Selatan berada pada peringkat kedua.
“Indonesia masih tertinggal dari Malaysia, Vietnam, Thailand, Tiongkok, dan Korea Selatan,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas melalui video conference dari Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (3/4).
(Baca: Mekanisme dan Syarat Pelanggan PLN Gratis Bayar Listrik selama Corona)
Pada kesempatan itu, ia juga menyoroti kualitas pasokan listrik Indonesia yang masih berada di posisi 54. Lagi-lagi, Indonesia kalah dibanding negara tetangga. Filipina misalnya, menempati posisi 53.
Kualitas pasokan listrik Malaysia berada di peringkat 38, sementara Thailand menempati posisi 31. “Tiongkok berada di peringkat 18 dan Singapura kedua,” kata Jokowi.
433 Desa di Indonesia Belum Mendapat Pasokan Listrik
Kendati begitu, Jokowi menyebutkan bahwa rasio elektrifikasi di Indonesia mencapai 99,48% pada 2020. Angka ini meningkat signifikan dibandingkan 2014 yang hanya 84%.
(Baca: PLN Jamin Pemberian Diskon Tagihan Listrik Beres Pekan Depan)
Selain itu, pencapaian ini melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 sebesar 96%. Meski begitu, masih ada 433 desa yang belum mendapatkan pasokan listrik.
Desa-desa tersebut tersebar di empat provinsi. Rinciannya, 325 desa di Papua, 102 desa di Papua Barat, lima desa di Nusa Tenggara Timur, dan satu desa di Maluku.
“Meskipun jumlahnya sedikit dibandingkan dengan desa di seluruh tanah air yang sebanyak 75 ribu, apapun ini harus kami selesaikan,” kata Jokowi. (Baca: Dukung Kebijakan Jokowi, PLN Siap Gratiskan Listrik 24 Juta Pelanggan)
Atas dasar itu, ia meminta 433 desa yang belum dialiri listrik tersebut diidentifikasi. Dengan demikian, pemerintah dapat menentukan strategi pendekatan teknologi yang tepat untuk mengalirkan listrik ke sejumlah desa itu.
“Apakah dengan ekstensi jaringan listrik atau dengan pembangunan mini grade seperti micro hydro atau distribusi tabung listrik yang dilengkapi dengan stasiun pengisian," kata Jokowi.
Jokowi juga meminta jajarannya menyiapkan anggaran dan regulasi untuk mendukung program listrik untuk desa. Kemudian, dia meminta agar ada peningkatan akses warga miskin dalam mendapatkan listrik.
Dia pun ingin program listrik untuk desa dapat memberi nilai tambah bagi peningkatan produktivitas warga. “Perlu ada sambungannya dengan program pemanfaatan listrik secara efisien dan produktif, terutama dalam pengembangan industri rumah tangga,” ujarnya.
(Baca: Pemerintah Diminta Ganti PLTU dengan EBT di Tengah Pandemi Corona)
