Sudirman Said dan Berbagai Kegaduhan soal Freeport
Untuk kesekian kalinya, Sudirman Said menjadi sorotan dalam keriuhan soal Freeport. Kali ini ia membeberkan pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan bos besar perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut, James Robert Moffet (Jim Bob).
Pada sebuah acara bedah buku kemarin, Rabu (20/2) di Jakarta, ia mengatakan, pertemuan itu terjadi pada 6 Oktober 2015. Sudirman masih menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pagi hari ia dipanggil presiden ke istana. Di sana ia bertemu Jim Bob. Lalu, Sudirman mengaku diperintahkan Jokowi membuat draft kesepakatan dengan Freeport.
Esok harinya, terbit surat keputusan soal keberlangsungan bisnis Freeport di Indonesia hingga 2021. Permohonan perpanjangan kontrak perusahaan pun tetap berlanjut.
(Baca: Suratnya Jadi Pegangan Freeport, Sudirman: Itu Perintah Presiden)
(Baca: Sudirman: Surat 7 Oktober Bukan Perpanjangan Kontrak Freeport)
Sudirman langsung kena kepret Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli. Di hadapan media, Rizal menyebut Sudirman menteri yang keblinger.
Rizal kesal tidak mendapat laporan soal Freeport. Tapi anehnya, ia tak protes langsung kepada pimpinannya, yaitu Jokowi, yang menerima tembusan surat tersebut.
Itulah awal Sudirman bikin gaduh soal Freeport. Tak sampai setahun setelah terbitnya surat, Sudirman dan Rizal lengser dari jabatannya.
Nah, gara-gara "nyanyiannya" di acara bedah buku Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan karya Simon Felix Sembiring, Sudirman yang sekarang menjadi Direktur Materi dan Debat Badan Pemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, kembali membuat ribut untuk urusan yang sama.
"Saya paham itu bukan pertemuan normal," katanya, seperti dikutip detik.com, menilai pertemuan Jokowi dan Jim Bob di Jakarta.
Hal ini berbeda dengan pernyataannya di Majalah Tambang pada 2015. Sudirman mengaku pertemuan itu hal biasa karena presiden sering bertemu dengan chairman atau pengusaha energi.
Papa Minta Saham
Ada lagi kegaduhan soal Freeport yang terkait Sudirman. Yang ini lebih bikin geger. Warganet sampai membuat tagar khusus untuk itu, yaitu #PapaMintaSaham.
Gara-gara kasus tersebut, politisi Golkar Setya Novanto mundur sebagai Ketua DPR. Lalu, saudagar minyak, Mohammad Riza Chalid, terseret ke dalamnya.
Sudirman melaporkan Setya ke Mahkamah Kehormatan DPR (MKD) pada 16 November 2015 atas dugaan pelanggaran kode etik anggota dewan. Ia memiliki bukti rekaman percakapan Setya, Riza, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia saat itu, Maroef Sjamsoeddin.
(Baca: Transkrip Rekaman Lengkap Kongkalikong Lobi Freeport)
(Baca: Periksa Setya Novanto, Sidang MKD Banyak Kejanggalan)
Setya dan Riza mengajukan skenario perpanjangan kontrak Freeport dengan iming-iming imbalan saham dan proyek. Keduanya membawa nama Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Luhut Binsar Panjaitan (saat itu menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) dalam pembicaraan dengan Maroef.
Sayangnya, kasus ini berakhir antiklimaks. Setya keburu mundur sebelum MKD membuat keputusan. Kejaksaan Agung tak memproses lebih lanjut karena tak menemukan bukti Setya melakukan tindak pidana. Bahkan Riza pun tak dapat dihadirkan untuk pemeriksaan.
Divestasi saham Freeport
Sejarah Freeport sangat panjang di negara ini. Perusahaan menikmati manisnya kontrak karya generasi pertama pada 1967.
Saat itu Indonesia baru saja beralih rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Presiden Suharto tak berkutik ketika Freeport mengajukan kontrak yang sangat merugikan Indonesia.
Dengan bebas perusahaan mengeksploitasi tambang emas dan tembaga di Papua. Indonesia hanya mendapat royalti satu persen.
Awalnya, Freeport menambang di Earstberg. Tapi karena cadangannya hampir habis, Jim Bob memerintahkan peningkatan eksplorasi pada 1984. Freeport lalu menemukan Grasberg, salah satu tambang tembaga terbesar di dunia.
Tak lama setelah berhasil mendapatkan harta karun tersebut, kontrak karya sebenarnya berakhir pada 1991. Tapi pemerintah Orde Baru memperpanjang lagi hingga 2021 dengan klausul yang tak jauh berbeda.
Rezim kemudian berganti menjadi Reformasi. Keinginan untuk mengubah kontrak karya generasi kedua Freeport terus dilakukan pemerintah tapi kerap menemui jalan buntu.
Bahkan Sudirman tak mampu melakukannya. Ia sempat sepakat dengan keinginan Freeport yang ingin melepas saham dengan melantai di bursa alias IPO (Initial Public Offering). Tapi banyak pihak menolak usulan itu karena khawatir saham-sahamnya kembali dikuasai asing.
Baru tahun lalu akhirnya pemerintah menguasai 51% saham Freeport melalui PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Selama musim kampanye pemilihan presiden 2019, kubu Jokowi kerap menganggapnya sebagai prestasi pemerintah sekarang, namun tidak di mata kubu lawan, termasuk Sudirman.
(Baca: Penjualan 51% Saham Tuntas, Freeport Dapat Izin Tambang Hingga 2041)
(Baca: Sudirman Sebut Peran Jokowi di Freeport, Jonan: Perundingan Zaman Saya)
Menteri ESDM saat ini, Ignatius Jonan, mengaku memulai semua perundingan kontrak Freeport dari awal kala dirinya baru menjabat. Ia juga tak mengenal Jim Bob. Ia melakukan negosiasi dengan penggatinya, yaitu Richard Adkerson.
"Jadi apa yang ditulis di surat pendahulu saya itu tidak dipakai. Kami hanya berunding dengan basis baru," katanya.
