Pembatasan Harga Gas Bisa Ganggu Keekonomian Proyek Hulu
Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menyoroti wacana pembatasan harga gas bumi untuk sektor kelistrikan. Kebijakan anyar ini dinilai dapat membuat proyek hulu minyak dan gas bumi (migas) menjadi tak ekonomis.
CoFounder & Direktur PT Sriwijaya Emas Hitam Moshe Rizal Husin mengatakan pemerintah harus memperhatikan keekonomian masing-masing lapangan sebelum menerapkan kebijakan tersebut. Tidak semua, lapangan harus dipukul rata harga gasnya.
Apalagi, menurut Moshe, saat ini tidak banyak lagi lapangan migas yang berproduksi tinggi dan memiliki biaya murah. Jadi, keekonomian lapangan menjadi faktor penting dalam membuat keputusan bisnis. "Kami adalah orang bisnis, bukan amal," ujar dia kepada Katadata.co.id, Selasa (6/11).
Wacana untuk mematok harga gas bumi untuk pembangkit listrik muncul kembali dalam beberapa pekan terakhir. Ini berdasarkan hasil rapat Panitia Kerja (Panja) Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero).
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng pernah mengatakan, hasil rapat yang digelar dua pekan lalu menyepakati harga gas untuk pembangkit listrik dipatok US$ 6 per mmbtu. "Pemerintah memang mendorong gas untuk listrik," kata dia, Jumat (2/11).
Andy mengatakan urgensi kebijakan ini agar harga gas semakin terjangkau dan kompetitif. PLN juga menjadi lebih fleksibel dalam pengembangan bisnis dan infrastrukturnya. Jadi, harga hilir dan hulu harus diatur karena gas merupakan Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia.
Andy mengatakan kebijakan tersebut rencananya akan dituangkan lewat Peraturan Menteri (Permen) ESDM. Aturan itu diharapkan bisa segera rilis.
Di sisi lain, rencana kebijakan ini disambut positif oleh PLN. Ini karena kebijakan itu bisa membantu keuangan perusahaan listrik milik negara tersebut.
(Baca: PLN Berharap Pembatasan Harga Gas Bisa Memperbaiki Neraca Keuangan)
Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN Supangkat Iwan Santoso mengatakan selama ini pasokan gas untuk pembangkit berasal dari dalam negeri dan tidak ada yang impor. “Sangat membantu keuangan PLN. Itu kebijakan yang tepat, karena dapat mengurangi subsidi,” kata dia, Selasa (6/11).
