Pekerja PLN Minta Pemerintah Kendalikan Harga Batu bara dan Gas
Serikat Pekerja (SP) PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero) meminta Pemerintah untuk mengendalikan dan menurunkan harga batu bara. Ini diperlukan agar tarif listrik tidak naik, mengingat 60 persen bahan bakar pembangkit PLN menggunakan batu bara.
Ketua Umum PS PLN Jumadis Abda mengatakan saat ini harga batu bara melonjak cukup tinggi. Ada kemungkinan dalam waktu dekat pemerintah akan menyesuaikan tarif listrik. “Seperti diwacanakan oleh Dirjen Ketenagalistrikan baru-baru ini dengan menggodok Peraturan Menteri ESDM terkait itu, sehingga harga batu bara menjadi bagian dalam penentuan tarif listrik," kata Jumadis di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (7/2).
Dengan dimasukkannya batu bara sebagai penentuan tarif listrik, maka tarif listrik akan mengikuti pergerakan harga batubara. Padahal, semestinya harga komoditas ini bisa dikendalikan oleh pemerintah, jika dilihat dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang hanya mewajibkan volume total produksi.
Pada 2016 PLN membutuhkan 50 juta ton batu bara untuk pembangkit listrik. Jika, dibandingkan dengan produksi nasional batu bara yang sekitar 450 juta ton, hanya 20 persen yang digunakan untuk kepentingan dalam negeri. (Baca: Tanggung Beban Rp 14,7 Triliun, PLN Ajukan Dua Opsi Harga Batu Bara)
Menurut Jumadis, komponen harga batu bara yang dijual untuk konsumsi pembangkit di dalam negeri adalah biaya produksi ditambah margin keuntungan sebesar 20 persen. Seharusnya margin yang didapat pengusaha bisa dikurangi untuk harga batu bara yang dipasok ke pembangkit dalam negeri.
SP PLN juga menuntut dua poin lain. Selain batu bara, mereka juga meminta pemerintah menurunkan harga gas untuk pembangkit listrik. Setidaknya sama dengan harga gas alam di Malaysia sebesar RM 19 atau US $ 4,7 per juta british thermal units (MMBTU). Hal ini sangat mungkin dilakukan, karena sebagian gas alam Malaysia diimpor dari Indonesia.
"Ketiga, menuntut pemerintah untuk merealisasi janji Jokowi-JK yakni ‘Indonesia Daulat Energi’ dengan energi murah, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan energi murah untuk menunjang perekonomian nasional," ujar Jumadis.
Menurutnya, jika energi primer bisa dikelola dengan baik, maka PLN bisa hemat Rp 40 triliun. Belum lagi ditambah efisiensi lain yang bisa dilakukan. Optimalisasi dari penghematan ini bisa digunakan untuk menurunkan biaya pokok energi listrik. (Baca: Kementerian ESDM: Tak Ada Kenaikan Tarif Listrik dalam Waktu Dekat)
Jumadis mengancam jika tuntutan ini tidak dipenuhi, maka Serikat Pekerja PLN akan menggelar unjuk rasa ke Kementerian ESDM. Alasannya, masalah ini begitu krusial dan harus tetap disuarakan.
