PGN Lolos dari Jerat Praktik Monopoli Gas di Sumatera Utara

Pertimbangan lain yang juga menguatkan pembatalan keputusan KPPU tersebut, adalah objek perkara yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli. Majelis menilai penetapan harga oleh PGN sudah mengacu ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009.

Jadi, majelis hakim menilai penetapan harga PGN merupakan bagian dari kebijakan pemerintah. Ini karena PGN melakukan pelaporan harga kepada pemerintah berdasarkan Pasal 21 Ayat 5 Peraturan Menteri ESDM No 19/2009.

Sebelumnya sesuai putusan persidangan yg dikeluarkan oleh KPPU pada Selasa (14/11/2017) lalu, Majelis Komisi KPPU memutuskan PGN terbukti bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan. Atas vonis ini, PGN diwajibkan membayar denda sebesar Rp 9,9 miliar. 

(Baca: Divonis KPPU Bersalah, PGN Beberkan Penyebab Harga Gas di Medan Mahal)

Hingga kini pihak KPPU belum berkomentar mengenai keputusan tersebut. Sampai berita diterbitkan Ketua KPPU Syarkawi Rauf tidak membalas pesan melalui WhatssApp.