Pemerintah Mulai Sinkronisasi Data Penerima Subsidi Elpiji dan Listrik
Sementara anggaran subsidi listrik tahun depan, pemerintah mengusulkan Rp 52,66 triliun hingga Rp 56,77 triliun. Subsidi ini lebih tinggi lebih tinggi dari anggaran tahun ini yakni Rp 44,98 triliun.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan mereka yang menerima subsidi listrik dan elpiji juga akan terintegrasi dengan Program Keluarga Harapan (PKH). "Misalnya dia penerima PKH, bantuan pangan, subsidi listrik dan elpiji, akan masuk di situ," ujar dia.
Untuk mendukung hal itu, Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia Pungky Purnomo Wibowo mengatakan pihak perbankan akan membuat rekening bagi penerima subsidi. Jadi mereka bisa bertransaksi di agen-agen Pertamina.
Selain di agen Pertamina, masyarakat yang mendapatkan kartu subsidi juga bisa bertransaksi di warung elektronik atau e-warung. "Kami akan merekrut jadi agen bank," ujar dia.
Pungky menjelaskan warung elektronik saat ini jumlahnya sudah mencapai 157 ribu titik di seluruh Indonesia dan akan terus bertambah. Di sisi lain ada 6 juta keluarga yang sudah memiliki kartu nontunai dari PKH.
(Baca: Kementerian ESDM: Subsidi Elpiji 3 Kg Pakai Kartu Hemat Rp 20 Triliun)
Jumlah itu bisa saja bertambah karena ada program subsidi dan elpiji subsidi tepat sasaran ini. Saat ini perbankan menyediakan sekitar 25,7 juta kartu nontunai untuk mensubsidi masyarakat miskin dan rentan miskin. Namun data tersebut masih perlu validasi. "Ini kami lagi menunggu data Kementerian Sosial," kata Pungky.
