Pemerintah Siap Negosiasikan Porsi Bagi Hasil Skema Gross Split

Anggita Rezki Amelia
19 Mei 2017, 10:47
IPA 2017
Arief Kamaludin|Katadata
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar memberikan tinjauan persoalan migas di stand pamer Kementerian ESDM pada acara IPA Convex ke-41, Jakarta, Rabu (17/5).

“Selama beberapa minggu ke depan saya imbau kontraktor lihat lapangan, Anda lakukan analisa, tunjukkan datanya ke saya," ujar Arcandra. (Baca: Aturan Terbit, Kontrak Baru Migas Pakai Skema Gross Split)

Di tempat yang sama, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan sudah hampir lima bulan perusahaannya menerapkan skema gross split di Blok ONWJ. Selama itu juga pembagian bagi hasil antara Pertamina dan pemerintah sudah berjalan mulus.

Namun, Syamsu berharap masih ada ruang dari pemerintah memberikan tambahan bagi hasil di Blok ONWJ. Selain itu perlu adanya insentif pajak. "Jadi jika pemerintah mau memberikan insentif tambahan seperti melepas pajak tak langsung dan menambah bagi hasil, saya pikir kami akan bahagia," kata dia.

Sekretaris IPA Ronald Gunawan mengatakan skema gross split memang bisa memangkas waktu pengadaan barang dan jasa. Namun, pemerintah juga harus lebih fleksibel mengenai besaran bagi hasil migas. (Baca: Mengukur Manfaat Skema Baru Gross Split bagi Negara)

Fleksibilitas ini penting karena setiap lapangan berbeda. "Menurut kami gross split bisa menjadi solusi, tapi harus lebih fleksibel. Sebab tidak ada split yang bisa masuk untuk semua jenis kasus, kami perlu mempertimbangkan juga bidang marjinal, EOR," kata Ronald.

Halaman:
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...