ESDM Kawal Empat Proyek Hilirisasi Nikel Vale Usai Perpanjang Kontrak

Kementerian ESDM menyatakan akan mengawal perkembangan rencana proyek-proyek hilirisasi nikel dari PT Vale Indonesia setelah pemerintah memberikan perpanjangan izin operasi hingga 2035.

“Kalau sudah diperpanjang izinnya pasti harus berkomitmen terhadap rencana proyek mereka,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif saat ditemui di Kementerian ESDM pada Jumat (17/5).

Untuk diketahui, Vale memiliki empat proyek hilirisasi nikel yang sedang berjalan, yakni Sorowako HPAL, Bahodopi RKEF dan Stainless Steel, Pomalaa HPAL, dan SOA HPAL. “Yang di Bahodopi rencananya sudah ada pemakaian gas, bukan lagi batu bara,” ujarnya.

Mengenai pengendali operasi Vale, Irwandy mengatakan hal tersebut tergantung dari kesepakatan pemegang saham. “Vale ya tergantung komposisi saham mereka, yang terbesar kan kita sekarang. Tapi tetap itu tergantung lah secara bisnis ke bisnis,” ucapnya.

Untuk diketahui, Vale Indonesia telah menerima penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) pada 13 Mei 2024 sebagai kepastian hukum bagi perusahaan untuk tetap beroperasi di wilayah konsesinya.

Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam IUPK, dan selesainya divestasi VaIe pada Februari lalu, IUPK berlaku selama sisa waktu Kontrak Karya pada 28 Desember 2025 serta perpanjangan pertama selama 10 tahun sampai dengan 28 Desember 2035. IUPK ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu 10 tahun sesuai ketentuan.

“Terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan pemerintah Republik Indonesia kepada perseroan, serta mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak,” kata CEO dan Presiden Direktur Vale Indonesia, Febriany Eddy dalam siaran pers, Rabu (15/5).

Berdasarkan IUPK, Vale wajib menyelesaikan pembangunan fasilitas pengolahan dan/atau pemurnian (smelter) baru, termasuk fasilitas hilir lebih lanjut, dalam jangka waktu yang ditentukan.

Pengembangan ini akan dilakukan dengan mengacu pada peraturan perundang undangan yang berlaku, studi kelayakan, serta kebijakan dan praktik Perseroan (termasuk praktik pertambangan yang baik serta lingkungan, sosial, dan tata kelola).

Selain menyelesaikan pembangunan smelter, dalam IUPK terbaru, Vale diwajibkan untuk membayarkan bagi hasil IUPK sebesar 10% dari laba bersih kepada pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini juga berarti meningkatkan kontribusi perusahaan kepada negara dan daerah.

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan kemajuan proyek hilirisasi Vale akan memasuki tahap groundbreaking tahun ini.

“Tahun ini hampir semuanya groundbreaking. Ini kerja sama kita dengan beberapa perusahaan di Eropa dan Amerika untuk Vale,” kata Bahlil dalam konferensi pers prospek investasi pascapemilu 2024 dikutip Selasa (19/3).

Bahlil menjelaskan bahwa perkembangan proyek ini semakin terlihat setelah Pemilu 2024. “Beberapa perusahaan yang kemarin wait and see, belum mau investasi sudah mulai menyampaikan akan segera groundbreaking,” ujarnya.

Selain karena Pemilu, proyek hilirisasi nikel di Vale kemarin juga berkembang setelah divestasi saham dan perpanjangan kontrak dengan pemerintah. "Kami juga akan ada prospek untuk pembangunan ekosistem baterai mobil yang cukup besar di investasi Vale dengan yang lainnya,” ucapnya.

Proyek Hilirisasi Vale

Berdasarkan paparan Kementerian Investasi, terdapat empat proyek rencana hilirisasi nikel Vale. Berikut daftarnya:

Sorowako HPAL

• Kerjasama Vale dengan Huayou untuk membangun Pabrik HPAL 60,000 ton nikel per tahun dalam MHP
• Akan menggandeng pabrikan otomotif atau non-Chinese investor lainnya (seperti: POSCO, LG Chem, Ford, dan VW)
• Nilai investasi Rp 30 triliun (pabrik dan tambang)
• Konstruksi mulai akhir 2023
• Hilirisasi lebih lanjut hingga Precursor

Bahodopi RKEF dan Stainless Steel

• Pabrik RKEF 73 kt – 80 kt Ni/tahun dalam FeNi dengan TISCO dan Xinhai.
• Nilai investasi Rp 34 triliun (pabrik dan tambang)
• Konstruksi sedang berjalan
• Akan menjadi RKEF dengan intensitas emisi karbon terendah kedua setelah Sorowako karena tidak menggunakan batubara, tetapi gas bumi
• Hilirisasi lebih lanjut hingga Stainless Steel

Pomalaa HPAL

• Pabrik HPAL Nikel dalam MHP dengan kapasitas hingga 120.000 ton nikel per tahun dengan Huayou dan Ford.
• Nilai investasi Rp 66 triliun (pabrik dan tambang)
• Konstruksi sedang berjalan
• Hilirisasi lebih lanjut hingga Precursor

SOA HPAL (belum ada realisasi)

• Menyelesaikan eksplorasi tahap akhir
• Potensi Pabrik HPAL minimal 60.000 ton nikel per tahun dalam MHP
• Akan menggandeng international automaker atau non-Chinese investor lainnya
• Nilai investasi Rp 30 triliun (pabrik dan tambang)
• Hilirisasi lebih lanjut hingga Precursor