Serikat Pekerja Klaim 7.000 Karyawan Freeport Mogok Kerja Bulan Ini
Serikat pekerja menyatakan bahwa 7.000 karyawan PT Freeport Indonesia akan mogok kerja sepanjang bulan Mei 2017. Mereka menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh Freeport terhadap sekitar 2.000 rekan mereka.
Anggota Tim Advokasi Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI Freeport, Tri Puspita mengatakan rencana pemogokan itu sudah disampaikan melalui surat kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Ketenagakerjaan, dan Presiden Joko Widodo. “Peserta mogok terdiri dari karyawan lokal dan juga nasional,” kata dia kepada Katadata, Selasa (2/5).
(Baca: Jonan Pilih Freeport Arbitrase Daripada Hembuskan Isu PHK)
Menurut Tri, dalam aksi mogok ini, serikat pekerja menuntut agar Freeport tidak melakukan Pemutusan Hubungan Karyawan (PHK) terhadap sekitar 2.000 karyawan yang tidak bekerja sejak 11 April. Para pekerja ini tak nyaman dengan kebijakan manajemen yang sudah melakukan PHK terhadap 500 karyawan pada Februari 2017.
Tri berharap dua ribu karyawan itu tidak langsung di-PHK, tapi diberikan surat peringatan terlebih dulu. Manajemen juga diberi opsi untuk tidak membayar upah untuk sementara waktu. "Kami ini kan aset. Masa perlakukannya kayak benda mati, jadi kami kecewa,"ujarnya.
(Baca: PHK 2.000 Karyawan Freeport Berpotensi Picu Kriminalitas)
Serikat Pekerja dan manajemen Freeport sebenarnya sudah mencari jalan keluar dengan Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) pada 27 April lalu. Namun, tidak menemui titik temu karena manajemen tetap akan memutus hubungan kerja terhadap 2.000 karyawan yang tidak bekerja pada 11 April lalu.
Jika Freeport dan serikat pekerja tidak mendapatkan titik temu, mogok kerja kemungkinan akan terus berlanjut hingga ke bulan berikutnya. Pemogokan ini juga akan dilakukan karyawan kontraktor mulai 9 Mei mendatang.
(Baca: Jonan Tak Percaya Freeport Akan Pecat Karyawan Besar-besaran)
Meski melalukan aksi mogok, Tri menjamin pekerja tidak membuat onar di ruang publik dan tetap menjaga ketertiban. Ia mengatakan, kemungkinan pihaknya juga akan melakukan negosiasi dengan pemerintah pusat jika aksi di Mimika tidak membuahkan hasil.
