Aktivis Pertanyakan Pendanaan Perbankan ke Industri Batu Bara
Pembiayaan bank ke industri batu bara kerap menimbulkan pro dan kontra. Beberapa bank telah menyatakan tak akan memberikan pendanaan terhadap proyek batu bara, di antaranya bank Mizuho dan Japan’s Sumitomo Mitsui Financial Group Inc.
Namun, beberapa bank masih menggulirkan pendanaan baru untuk industri batu bara, seperti yang baru diterima PT Adaro Energy. Aktivis lingkungan yang tergabung dalam gerakan Extinction Rebellion Indonesia, hari ini, Senin (3/5) merespons hal itu dengan mengirimkan karangan bunga ke kantor Adaro Energy.
Karangan bunga ini sebagai aksi protes dan tanda duka mendalam karena perbankan masih memberikan pembiayaan kepada perusahaan yang bergerak di usaha pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara dianggap memiliki andil besar dalam memperparah krisis perubahan iklim.
Salah satu partisipan gerakan ini, Melissa Kowara, mengatakan bahwa saat ini dunia tengah menghadapi krisis iklim yang serius. Sehingga tidak hanya menjadi tugas pemerintah saja dalam mengatasi perubahan iklim, melainkan juga lembaga keuangan sebagai pemberi modal.
"Mereka (lembaga keuangan) tidak seharusnya mendanai proyek-proyek yang malah memperburuk krisis iklim dan membawa kita lebih jauh menuju keruntuhan ekologis dan kepunahan massal. There is no financial return on a dead planet,” ujarnya dalam keterangan tertulis Senin (3/5).
Adaro, yang merupakan produsen batu bara terbesar kedua di Indonesia, baru saja mendapat fasilitas pinjaman senilai US$ 400 juta atau Rp 5,79 triliun (kurs Rp 14.475 per dolar), melalui sindikasi pinjaman sejumlah bank.
Pinjaman berjangka waktu 5 tahun tersebut akan digunakan untuk melakukan pelunasan lebih awal atas seluruh saldo pinjaman terutang yang dimiliki salah satu anak usahanya yakni, Adaro Indonesia, yang merupakan anak usaha Adaro di lini bisnis pertambangan batu bara.
Dalam laporan tahunannya, Adaro menyatakan memiliki cadangan batu bara sebesar 1,1 miliar ton. Jika batu bara tersebut dibakar maka akan menghasilkan emisi sebesar 2.2 GtCO2-e, hampir 1.5 kali total emisi yang dihasilkan Indonesia pada 2018.
Bank-bank yang tergabung dalam sindikasi pembiayaan tersebut mulai bank BUMN seperti Bank Mandiri, BNI, BRI, hingga bank asing seperti CIMB dan Maybank dari Malaysia, UOB (Singapura), Standard Chartered dan HSBC (Inggris).
Merespons kritik tersebut, Head of Corporate Communication Adaro Energy Febriati Nadira mengatakan perusahaannya telah beradaptasi dengan isu perubahan iklim, dengan tetap menjalankan rencana dan program keberlanjutannya sebagai penyedia sumber energi untuk pembangunan.
“Kami terus berkomitmen untuk meningkatkan efisiensi energi dalam kegiatan operasional serta terus meningkatkan porsi renewable dalam bauran energi,” ujar Febriati kepada Katadata.co.id, Selasa (4/5).
Febriati mengatakan Adaro pernah meraih penghargaan PROPER Emas pada 2012. Bahkan Adaro telah tiga kali menerima penghargaan ini. Proper Emas merupakan tingkat penganugerahan tertinggi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berarti perusahaan telah melakukan pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melebihi dari yang disyaratkan.
“Program pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang kami lakukan lebih dari yang dipersyaratkan atau beyond compliance,” ujar Febriati.
Dia menyebutkan perusahaannya mengembangkan keaneragaman hayati berstandar HCV (High Conservation Value), di Paringin dan menjaga ekosistem melalui pengembangan Taman Wisata Alam Pulau Bakut, serta menanam daerah aliran sungai (DAS) dan areal rehabilitasi tambang.
Kemudian memperbaiki pengelolaan energi dan emisi yang tercermin dari turunnya intensitas energi dan intensitas gas rumah kaca pada 2020, dan meningkatkan volume daur ulang air menjadi 68%.
Dalam hal pengurangan emisi di wilayah tambang, Adaro sudah mempunyai proyek biofuel sejak 2011, sebelum disyaratkan pemerintah, dan sudah mulai memenuhi kebutuhan listrik di area operasional pelabuhan Adaro di Kelanis, Kalimantan Tengah, menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).
Dalam jangka panjang, Adaro juga akan membangun pilar bisnis ke-sembilannya melalui green initiative untuk mendukung langkah pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim.
Febriati menegaskan bahwa sebagai perusahaan yang telah berusia hampir tiga dekade, atau tepatnya 28 tahun, Adaro selalu menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Termasuk dalam proses memperoleh pinjaman. “Tidak ada toleransi untuk GCG,” ujarnya.
Bank Dianggap Tak Konsisten
Deret bank yang memberikan pinajaman ke perusahaan batu bara dianggap tak konsisten. Bank-bank ini pernah menyatakan komitmennya untuk mengurangi pembiayaan di sektor batu bara atau berpartisipasi dalam upaya menurunkan emisi karbon atau gas rumah kaca. Seperti Bank Mandiri baru saja menerbitkan sustainable bond sebesar US$ 300 juta.
Menurut Melissa Bank Mandiri memanfaatkan momentum pasar tingginya permintaan sustainable bond untuk mendapatkan dana segar. Namun, di saat yang sama terus menyalurkan pembiayaan ke batu bara yang jelas-jelas merupakan sumber emisi gas rumah kaca terbesar.
"Hal ini menunjukkan masih nihilnya komitmen keuangan berkelanjutan dari bank-bank BUMN," ujarnya.
Bukan hanya perbankan dalam negeri, tapi juga bank-bank asing. Dia menyebut CIMB tahun lalu baru saja mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi pembiayaan di sektor batu bara.
Bank asal Inggris, Standard Chartered dan HSBC juga setali tiga uang. Standard Chartered mengaku telah memiliki kebijakan pembiayaan batu bara, tapi tetap terlibat dalam pembiayaan ke perusahaan batu bara.
