Soal DMO Batu Bara, Pemerintah Harus Hati-hati Terapkan Sanksi Ekspor
Keputusan pemerintah mengetatkan kembali aturan kewajiban pemenuhan batu bara untuk kepentingan dalam negeri atau Domestic Market Obligations (DMO) disambut baik. Apalagi di tengah tersendatnya pasokan kepada PLN.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro berharap pemerintah konsisten dengan regulasi yang dibuat kali ini. Tidak seperti sebelumnya di mana sanksi terkait pemenuhan DMO sempat dilonggarkan.
"Jika pemerintahnya konsisten saya kira pengusaha dengan sendirinya akan patuh. Bagaimanapun dalam aturannya SDA adalah milik negara," kata dia kepada Katadata.co.id, Jumat (6/8).
Menurut dia pemberian sanksi penting untuk dilakukan mengingat banyak sekali produsen batu bara yang tidak komit dalam memenuhi DMO. Hal ini lantaran harga jual batu bara di pasar ekspor lebih menggiurkan dibandingkan dengan harga yang sudah ditetapkan pada DMO.
Kementerian ESDM sendiri menetapkan harga batu bara acuan (HBA) Indonesia pada Agustus 2021 sebesar US$ 130,99 per ton. Level tersebut merupakan yang tertinggi lebih dari satu dekade terakhir. Sementara harga jual batu bara guna penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum maksimal sebesar US$ 70 per ton.
Meski demikian, Komaidi mengingatkan supaya pemerintah hati-hati dalam menerapkan sanksi berupa larangan ekspor. Menurut dia larangan ekspor bisa berbalik ke negara jika domestik tidak komit dalam menyerap pasokan batu bara.
"Konsumsi domestik masih jauh di bawah tingkat produksi. Produksi lebih dari 500 juta ton. Konsumsi domestik sekitar 100 juta ton," katanya. Simak perkembangan harga batu bara acuan Indonesia pada databoks berikut:
General Manager Legal & External Affairs PT Arutmin Indonesia Ezra Sibarani pun mendukung penuh kebijakan yang diterapkan pemerintah. Arutmin yang merupakan salah satu produsen batu bara terbesar di Indonesia selalu berkomitmen dalam memenuhi kewajiban DMO.
"Kita tidak mau nanti PLN kekurangan pasokan, dan sebaiknya hal ini menjadi perhatian dan komitmen bagi seluruh produsen batu bara juga di Indonesia," ujarnya.
Sedangkan, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia belum dapat berkomentar lebih jauh. Pihaknya masih perlu mengkaji kebijakan yang diterapkan pemerintah. "Kami sedang mengkaji peraturan tersebut. Nanti kalau sudah siap akan kami kabari," ujarnya.
Seperti diketahui, aturan mengenai DMO tersebut termuat dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 139.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri yang ditetapkan pada 4 Agustus 2021.
Dalam aturan ini, pemerintah akan memberikan sanksi berupa denda hingga larangan ekspor bagi produsen batu bara yang tidak memenuhi komitmen DMO.
Pemerintah menetapkan persentase penjualan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri kepada para pemegang izin usaha batu bara sebesar 25%, dari rencana jumlah produksi batu bara tahunan yang disetujui.
Kewajiban ini untuk memenuhi kebutuhan batu bara bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan kepentingan sendiri, serta bahan baku atau bahan bakar untuk industri.
Aturan ini berlaku bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tahap kegiatan Operasi Produksi Batu Bara, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tahap Operasi Produksi, dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
