Kebijakan BBM Penugasan Dinilai Abu-abu karena Bebani Pertamina
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menganggap penugasan pemerintah ke Pertamina dalam distribusi BBM jenis Premium (RON 88) sebagai kebijakan abu-abu. Pasalnya, pemerintah tidak mempunyai kewenangan penuh dalam menetapkan harga BBM tersebut meski tak disubsidi lagi.
Alhasil, peran negara terkait subsidi penyaluran BBM jenis Premium menjadi tanggung jawab Pertamina. "Sebagai perusahaan negara, Pertamina, mau tak mau, harus menanggung semua beban itu," ujarnya dalam acara Energy Corner, Senin (6/9).
Oleh karena itu ia mendorong agar pemerintah menghapuskan BBM Premium. Apalagi menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, hanya ada 4 di negara di dunia yang masih mengkonsumsi BBM jenis RON 88 ini.
"Dalam konteks pemerintahan dan konteks pengadaan, kalau sedikit, harga jadi gak jelas. Ini ekspor impor jadi celah, jangan-jangan kebijakan langit biru gak semata-mata dorong masyarakat untuk lingkungan tapi juga karena rugi Pertamina makin besar," ujarnya.
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menilai masih banyak faktor yang perlu dibahas kembali dalam rencana penghapusan BBM Premium. Pasalnya, pertimbangan dari segi tekno ekonomi dan demografi menjadi sesuatu yang sangat penting sebelum hal itu diterapkan.
"Saat ini kita bagaimana mendorong masyarakat kita ini untuk terus menerus beralih kepada penggunaan bahan bakar minyak yang berkualitas," katanya. Simak proyeksi penjualan BBM Premium dan non-subsidi hingga 2024 pada databoks berikut:
Apalagi dunia saat ini juga mulai mengarah pada penggunaan kendaraan listrik. Untuk itu, menurut dia pihaknya akan tetap konsisten dalam mendukung penggunaan BBM ramah lingkungan.
"Pemerintah tentu memikirkan hal ini dan kebijakan terbaik sehingga masyarakat itu tetap terjamin energinya, BBM-nya, sambil perlahan-lahan kita dorong untuk menggunakan BBM ramah lingkungan," katanya.
Menteri ESDM Arifin Tasrif sebelumnya memastikan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis premium di dalam negeri akan mulai dibatasi. Terutama untuk yang berada di wilayah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).
Pernyataan tersebut menjawab pertanyaan dari Anggota Komisi VII yang mempertanyakan mengenai tidak adanya premium dalam daftar asumsi dasar sektor energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2022.
Adapun dalam materi yang dipaparkan Arifin, disebutkan volume BBM bersubsidi hanya mencakup minyak tanah dan BBM Solar. Kebijakan ini lantaran BBM beroktan rendah seperti Premium tidak ramah lingkungan, sedangkan pemerintah tengah berupaya menekan emisi gas rumah kaca.
"Premium ini memang menyebabkan masalah emisi, itu yang memang akan dikurangi di daerah Jamali. Sebagai gantinya untuk Jamali ini masuk Pertalite, karena lebih ramah lingkungan," kata Arifin beberapa waktu lalu.
Meski demikian, khusus di luar Jamali, dia menjamin pasokan BBM berjenis premium masih dapat ditemui. Kebijakan ini baru diwacanakan untuk di tiga pulau itu saja.
Wacana penghapusan premium ini sebenarnya bukan kali ini saja terjadi. Di tahun lalu misalnya, Arifin mendorong masyarakat untuk beralih dari penggunaan Premium ke Pertalite.
