ESDM Ungkap Alasan di Balik Kebijakan Larangan Ekspor Batu Bara
Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa kebijakan larangan ekspor batu bara sepanjang bulan Januari 2022 lantaran produsen mineral hitam ini tak serius dalam memenuhi komitmen pemenuhan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO).
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin bercerita titik balik kebijakan larangan ekspor diberlakukan terjadi ketika pemerintah menugaskan badan usaha untuk mengirimkan 5,1 juta ton batu bara kepada PLN. Namun hingga 30 Desember 2021, realisasinya hanya mencapai 35 ribu ton.
"Buat saya ini sikap yang tidak serius. Ketika sikap tidak serius kami ambil keputusan ya sudah kita tutup dulu ekspornya," kata Ridwan dalam wawancara khusus bersama Katadata.co.id, Rabu (2/2).
Ridwan menegaskan kebijakan larangan ekspor bukan semata-mata untuk menghukum para perusahaan yang tak patuh pada kewajiban domestic market obligation (DMO). Namun untuk menjaga supaya hak rakyat atas batu bara tidak terzalimi oleh sikap-sikap serakah perusahaan tambang.
"Kasarnya seperti itu. Ketika 22 Desember seingat saya kita rapat saya minta 5,1 juta ton sampai 30 Desember hanya ada 35 ribu ton. Perusahaan-perusahaan ini gak serius," katanya.
Sebelumnya, Ridwan menceritakan tanpa larangan ekspor, 17 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berkapasitas 10 gigawatt (GW) yang berada dalam kondisi kritis berpotensi padam pada 5 Januari 2022.
"Saya cerita waktu kritis itu 30 Desember. Darmo (Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo) cerita ke saya, 17 PLTU kritis, 10 GW akan mati dan 10 juta pelanggan terancam. Terus saya bilang kapan matinya? Kalau gak dilakukan 5 Januari akan mati," kata Ridwan beberapa waktu lalu.
Menurut dia, kebijakan larangan ekspor batu bara yang diberlakukan untuk semua produsen tanpa terkecuali ini bukan tanpa sebab. Sanksi terhadap beberapa produsen yang tak memenuhi ketentuan DMO kurang efektif karena kapal-kapal yang beroperasi masih melayani kegiatan pengiriman ke luar negeri.
Dengan demikian, menurut dia, dibutuhkan larangan sementara untuk semua pengapalan ekspor muatan batu bara. "Kita perlu kapal dan tongkangnya disetop. Karena begitu kita pakai kecuali, orang jago cari celahnya. Tapi saat semua ditutup, hasilnya positif," ujarnya.
