Masih Belum Penuhi DMO, ESDM akan Cabut Izin 102 Perusahaan Batu Bara
Pemerintah mulai menindak tegas oknum produsen batu bara yang tak patuh terhadap kewajiban untuk pemenuhan kebutuhan pasokan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Tak tanggung-tanggung sebanyak 102 izin usaha pertambangan (IUP) terancam dicabut pekan ini.
Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin mengatakan pemerintah terus mengupayakan agar komitmen pemenuhan DMO batu bara oleh perusahaan tambang dapat dijalankan. Namun demikian, terdapat 102 perusahaan yang belum memenuhi kewajiban DMO dan menyampaikan surat pernyataan.
Adapun dalam aturan terbaru, izin ekspor diperuntukkan bagi perusahaan yang telah memenuhi kewajiban DMO 100% dan bagi perusahaan yang telah menyampaikan surat pernyataan bersedia membayar denda atau dana kompensasi atas kekurangan DMO tahun 2021.
"Terhadap 102 perusahaan ini kita sudah ada skenario juga hukuman maksimalnya, kita cabut izinnya. Jadi mengenai berapa yang sudah menyampaikan itu sudah banyak yang kita terima suratnya. Dia gak peduli tapi akan patuh pada regulasi," kata Ridwan dalam wawancara khusus bersama Katadata.co.id, Rabu (2/2).
Meski begitu, menurut Ridwan pemerintah masih memberikan batas toleransi kepada perusahaan-perusahaan tersebut untuk menyampaikan surat pernyataan. Setidaknya dalam sepekan ini akan ada keputusan terhadap 102 perusahaan tersebut jika tak ada progres sama sekali.
"Saya menyampaikan kepada kementerian perdagangan dan Kementerian Keuangan ini sudah boleh dilepas. Tapi saya bicara internal kapan kita memutuskan 102 ini kalau memang kira kira memberikan beban, dalam waktu seminggu kalau dia gak patuh patuh juga ngapain kita ngurusin orang nakal," katanya.
