Harga LPG 3 Kg Naik di Jabar, Pertamina dan ESDM Singgung Peran Pemda
Energy Watch melaporkan soal adanya sejumlah daerah di Jawa Barat yang menaikkan harga jual eceran LPG 3 kg bersubsidi menjadi Rp 18.750 per tabung. Ini berdasarkan hasil pemantauan di sejumlah provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan, mengatakan langkah menaikkan harga LPG 3 kg berpotensi menurunkan daya beli masyarakat yang berujung pada naiknya angka inflasi pada semester II tahun ini.
Mamit menambahkan, tindakan itu dikhawatirkan bisa diadopsi dan merembet ke kawasan lain, khususnya wilayah yang berbatasan dengan daerah yang menaikkan harga gas melon.
"Apa yang dilakukan oleh Pemda di Cirebon, Majalengka, Bekasi dan Tasikmalaya dengan menaikkan harga eceran tertinggi menjadi Rp 18.750 dari sebelumnya Rp 16.000, saya kira ini tidak tepat waktunya," kata Mamit kepada Katadata.co.id, Kamis (4/8).
Dalam surat keputusan Bupati Bekasi nomor PD.01.01/Kep.8-Rek/2022 yang mengatur tentang harga eceran tertinggi LPG 3kg di Kabupaten Bekasi, memutuskan harga eceran tertinggi (HET) untuk konsumen sebesar Rp 18.750 per tabung. Sejatinya, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk menyesuaikan harga jual LPG 3 kg.
Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 24 ayat 4 Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusian Liquefied Pertoleum Gas (LPG). Di pasal tersebut, penyesuaian HET mengacu pada kondisi daerah, daya beli, dan marjin yang wajar serta sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG.
"Memang Pemda memiliki wewenang untuk itu, tapi pemerintah pusat sudah mengucurkan dana besar untuk tetap menjaga daya beli masyarakat. Kok ini pemerintah daerah menaikkan LPG 3 kg yang memang barang subsidi. Harusnya ada kepekaan krisis, jangan hanya berbicara keuntungan terus. Saya kira kurang elok," kata Mamit.
Menanggapi adanya kenaikkan harga LPG subsidi di sejumlah daerah, Pertamina berharap seluruh wilayah di Indonesia tidak ada yang melakukan penaikkan harga.
Sektetaris Perusahaan Pertamina Parta Niaga, Irto Ginting, mengatakan pemerintah pusat tetap menahan harga jual eceran LPG 3 kg di posisi Rp 4.250 per kg walau harga keekonomiannya menyentuh Rp 19.609 per kg atau terpaut Rp 15.359 per kg.
"(Penaikkan harga) Itu merupakan kewenangan dari Pemda sesuai Permen ESDM. Namun kami berharap tidak ada penyesuaian harga, mengingat harga LPG 3 kg yang ditentukan pemerintah juga tidak ada perubahan," kata Irto. "Harga gas Rp 4.250 per kg, belum ada perubahan sejak 2007."
Pemerintah mematok kuota subsidi LPG tabung 3 kg untuk tahun 2022 sebanyak 8 juta metrik ton, naik dibanding kuota tahun sebelumnya yang hanya 7,5 juta metrik ton.
Dengan kuota tersebut, dalam APBN 2022 pemerintah mengalokasikan Rp 66,3 triliun untuk subsidi LPG 3 kg. Nilai subsidi LPG ini mencapai hampir separuh dari total anggaran subsidi energi tahun 2022 yang berjumlah Rp 134,03 triliun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Tutuka Ariadji, mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi kepada setiap pemerintah daerah yang menyesuaikan harga elpiji 3 kg. Menurutnya, menaikkan harga barang bersubsisi di tengah kondisi pemulihan ekonomi dapat mengganggu daya beli masyarakat.
Namun di sisi lain, Tutukan tak menampik bahwa langkah menaikkan harga elpiji melon diatur dalam Permen ESDM nomor 26 tahun 2009. "Tapi kami tetap mengawasi, harus ada kriteria dan alasannya. Kami bakal cek ke mereka, dan kami kasih tahu mereka. Kami juga akan komunikasikan dengan mereka terkait kondisinya," kata Tutuka.
