Freeport Raih Izin Ekspor Konsentrat Tembaga Hingga Juni 2023
PT Freeport Indonesia (PTFI) menyampaikan telah menggenggam rekomendasi ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton dari Kementerian ESDM hingga Juni 2023.
Keputusan itu merupakan timbal balik atas capaian pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter tembaga baru milik Freeport yang mencapai 54,5% sampai akhir Januari 2023.
Torehan pembangunan smelter yang didirikan di kawasan industri Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) Gresik tersebut lebih baik dari target yang ditetapkan sebesar 52,9%.
Direktur Utama Freeport Indonesia, Tony Wenas, permohonan ekspor konsentrat tembaga sebanyak 2,3 juta ton sudah diajukan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) kepada Kementerian ESDM tahun ini.
"Atas dasar progres tersebut, kami telah mendapatkan rekomendasi ekspor dari Kementerian ESDM untuk jumlah sesuai dengan RKAB yaitu 2,3 juta ton, namun dengan jangka waktu sampai dengan Juni 2023," kata Tony saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR pada Senin (27/3).
Pada kesempatan tersebut, Tony menyampaikan bahwa progres terkini pembangunan smelter sampai Februari 2023 mencapai 56,5% dengan total biaya yang telah disalurkan sebesar US$ 1,83 miliar dari total alokasi belanja modal atau Capex US$ 3 miliar.
"Ini lebih dari 50% dari total Capex dan pekerjaan tiang pancang 100% selesai, kemudian instalasi baja 25% dan pekerjaan konkritnya 20%," ujar Tony.
Lebih lanjut, kata Tony, pembangunan smelter yang memiliki kapasitas pengolahan konsentrat tembaga sebesar 1,7 juta ton per tahun itu dipastikan mundur setahun seiring adanya hambatan Pandemi Covid-19 selama selama dua tahun terakhir. Smelter tersebut diproyeksikan baru bisa beroperasi penuh sepenuhnya pada Desember 2024.
Di dalam Izin Usaha pertambangan Khusus (IUPK) milik Freeport, tertulis jangka waktu penyelesaian Smelter Gresik maksimal 5 tahun sejak IUPK itu diterbitkan pada Desember 2018. Sehingga penyelesaian pembangunan smelter maksimal rampung pada Desember 2023.
"Pandemi Covid-19 terjadi, sehingga kami mengajukan perpanjangan kepada pemerintah akibat keadaan kahar yang menjadi keterlambatan selama 1 tahun," kata Tony.
