Tren Penjualan Meningkat, Kuota Elpiji 3 Kg Bersubsidi Tersisa 42%
Pertamina mencatat penjualan gas elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg) cenderung meningkat. Penjualan pada Juli berada di angka 700.000 metrik ton, naik 1,5% dibandingkan bulan sebelumnya 690.000 metrik ton. Kenaikan ini didorong peningkatan aktivitas masyarakat pada libur nasional hari raya pada pertengahan Juli lalu.
Adapun penjualan elpiji 3 kg hingga 31 Juli telah menyentuh 4,6 juta metrik ton atau 58% dari kuota tahunan. "Libur nasional itu menyebabkan berkumpulnya masyarakat sehingga ada peningkatan permintaan," kata Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, Alfian Nasution dalam konferensi pers daring pada Kamis (3/8).
Meski penyaluran elpiji 3 kg telah menyentuh lebih dari separuh kuota tahunan, Alfian menjamin stok elpiji melon masih tahan hingga 15 hari operasi. Dia memproyeksikan durasi ketahanan stok elpiji bersubsidi bakal bertahan hingga akhir 2023. "Stok cukup aman, sampai akhir tahun kami akan jaga hingga 15 hari," ujar Alfian.
Informasi mengenai ketahanan pasokan elpiji bersubsidi diharapkan dapat menekan kekhawatiran masyarakat mengenai isu kelangkaan elpiji di sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Malang, Kediri, dan Banyuwangi. Isu kelangkaan juga berhembus hingga Medan dan beberapa daerah di Sulawesi.
Masalah Distribusi, Bukan Pasokan
Kementerian ESDM menyampaikan adanya kendala sosialisasi dan mekanisme distribusi yang mendorong munculnya isu kelangkaan elpiji tabung 3 kg di sejumlah daerah. Hal itu bermula dari kebijakan pemerintah yang mematok penyaluran elpiji bersubsidi kepada pengecer maksimal 20% sejak Maret 2023.
Direktur Jenderal Migas Tutuka Ariadji mengaku bahwa pemerintah kurang maksimal dalam mensosialisasikan informasi mengenai kebijakan tersebut. Masyarakat yang tidak mendapatkan elpiji 3 kg di pengecer harus menempuh jarak yang lebih jauh untuk mendapatkan elpiji bersubsidi ke pangkalan resmi.
"Tampaknya ada sosialisasi yang kurang kencang, sehingga masyarakat harus ke pangkalan. Di daerah tertentu ini jadi masalah," kata Tutuka di Kantor Kementerian ESDM pada Senin (31/7).
