Harga BBM Nonsubsidi Naik, Rencana Pembatasan Pertalite Dibahas Lagi

Mela Syaharani
12 Oktober 2023, 16:33
pertalite, bbm, bbm bersubsidi, subsidi bbm, pertamina
ANTARA FOTO/Makna Zaezar/wsj.
Petugas melayani pengisian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di SPBU Yos Sudarso, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sabtu (3/9/2022).

Rencana pembatasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite kembali dibahas oleh tiga menteri terkait, yakni Menteri ESDM, Menteri BUMN, dan Menteri Keuangan. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan rencana tersebut masih terus berjalan.

“Pertalite sejauh ini masih sesuai prognosa,” ujarnya kepada Katadata.co.id pada Kamis (12/10). ”Rencana ini sudah tercantum dalam revisi peraturan presiden (Perpres). Revisi perpres itu juga diusulkan jenis konsumen pengguna Pertalite.”

Pembahasan mengenai seleksi konsumen Pertalite menjadi poin utama dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang telah mengudara sejak pertengahan tahun lalu.

Saleh menambahkan jika revisi Perpres ini disetujui, maka jenis konsumen pengguna Pertalite berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. “Jadi akan lebih selektif, misalnya kalau disetujui berdasar cc kendaraan,” jelasnya.

Sebelumnya Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan pemerintah masih menimbang dampak kebijakan pembatasan Pertalite terhadap daya beli masyarakat dan inflasi.

“Pemerintah masih berupaya untuk mempertahankan tingkat inflasi karena memang apabila itu diterapkan tentunya ada sebagian masyarakat yang harus membeli lebih mahal. Itu akan berakibat pada kenaikan tingkat inflasi,“ ujarnya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Selasa (10/10).

Adapun rencana pembatasan Pertalite kembali dibahas lantaran naiknya harga BBM nonsubsidi yang menyebabkan disparitas harga melebar, sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat yang telah menggunakan BBM nonsubsidi Pertamax kembali menggunakan Pertalite yang lebih murah.

Jika itu terjadi, maka kuota Pertalite yang telah ditetapkan pemerintah berpotensi habis lebih cepat sehingga harus ditambah. Ini akan membuat beban subsidi dan kompensasi membengkak. “Migrasi akan membuat subsidi dan kompensasi melonjak. Jadi kami terus berupaya supaya revisi Perpres 191 segera bisa diterbitkan,“ kata Erika.

Halaman:
Reporter: Mela Syaharani
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...