Bahlil Ungkap Alasan Pengguna Mobil Wajib Pakai QR Code Saat Beli BBM Pertalite
Ringkasan
- KKP menyegel pagar laut di Bekasi karena diduga reklamasi tanpa izin, meski disebut sebagai proyek pelabuhan perikanan oleh Pemprov Jawa Barat.
- Pagar laut sepanjang 2 km dari bambu dibangun oleh dua perusahaan swasta untuk menata kawasan pelabuhan perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan Paljaya.
- KKP menilai kegiatan tersebut melanggar UU Cipta Kerja karena dilakukan di luar garis pantai dan akan menindaklanjutinya dengan menggelar rapat bersama pihak terkait.
Membuat ringkasan dengan AI Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa penggunaan QR code dalam pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, seperti Pertalite RON 90 dan Solar B40, bertujuan untuk memastikan distribusi tepat sasaran.
Ia menyoroti bahwa pengendara mobil kerap menjadi pihak yang paling banyak menyalahgunakan BBM subsidi dengan cara membeli berulang kali untuk dijual kembali.
“Kalau tidak pakai barcode, sulit pengawasan, BBM subsidi akan disalahgunakan. Kadang mereka yang menyalahgunakan setelah mengisi menggunakan mobil, lalu kembali lagi mengantri berkali-kali hanya untuk melangsir BBM subsidi,” ujar Bahlil dalam kunjungan kerja di SPBU Arkan Duta Migas, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (19/3).
Ia menjelaskan bahwa masih banyak oknum yang memanfaatkan subsidi dengan cara membeli BBM secara berulang menggunakan mobil, lalu menjualnya ke industri demi keuntungan pribadi. Bahkan, beberapa di antaranya menggunakan tangki tambahan agar bisa membawa lebih banyak BBM bersubsidi dalam sekali pengisian.
“Oleh karena itu, kita harus mengawal agar BBM subsidi benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Pemerintah sudah menanggung Rp3.000 per liter BBM subsidi, jadi harus dipastikan tepat sasaran,” ujarnya.
Awasi Penyaluran BBM Bersubsidi
Bahlil juga mengajak berbagai pihak, termasuk media, untuk turut mengawasi penyaluran subsidi BBM yang setiap tahun mencapai Rp150 triliun. Besaran ini bergantung pada kondisi harga minyak dunia.
“Teman-teman media, tolong dibantu mengawasi peruntukan BBM subsidi agar tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan. Negara telah menggelontorkan Rp150 triliun setiap tahun,” katanya.
Di sisi lain, ia mengakui bahwa regulasi terkait BBM subsidi masih perlu diperbaiki agar lebih optimal dalam mengakomodasi kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus berupaya melakukan penataan agar distribusi BBM subsidi semakin tepat guna.
Dalam kesempatan yang sama, Bahlil juga memastikan bahwa kualitas BBM di SPBU menjelang Lebaran 2025 tetap terjaga dan sesuai dengan ketentuan.
“Saya kira tidak ada persoalan menjelang lebaran 2025, saya sudah cek bersama BPH Migas bahwa kualitas BBM aman. Masyarakat silakan gunakan untuk perjalanan, utamanya menyambut Idulfitri,” katanya.
Dapatkan pengalaman membaca lebih nyaman dan nikmati fitur menarik lainnya lewat aplikasi mobile Katadata.
