Perpanjangan IUPK Freeport hingga 2061 Tunggu Kepastian Proyek Smelter
Pemerintah masih menunggu kepastian proyek smelter baru PT Freeport Indonesia di Fakfak, Papua Barat. Pembangunan smelter ini menjadi salah satu syarat perpanjangan kontrak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) Freeport selama 20 tahun hingga 2061.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa percepatan kontrak IUPK Freeport masih menunggu penentuan lokasi smelter baru tersebut.
Menurut Bahlil, kontrak tersebut sudah hampir selesai. Namun, terdapat beberapa hal teknis terkait dengan komitmen Freeport untuk memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan pemerintah.
“Pertama adalah percepatan realisasi terhadap smelternya, dan mereka harus segera menentukan tempat juga di Papua untuk smelter barunya,” ujar Bahlil ditemui usai pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Jakarta, Kamis (7/12).
Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan pemerintah ingin Freeport berkolaborasi dengan para pengusaha Papua untuk mendorong percepatan kesejahteraan provinsi tersebut.
Diketahui, IUPK Freeport akan berakhir pada 2041. Terdapat beberapa syarat yang diminta oleh pemerintah antara lain, kepemilikan saham Indonesia melalui MIND ID ditambah sebanyak 10% sehingga menjadi 61%.
