131 Ribu Rumah Terima Bantuan Pasang Listrik Baru Sepanjang 2023
Membuat ringkasan dengan AI
Kementerian ESDM melaporkan realisasi bantuan pasang baru listrik (BPBL) selama 2023 mencapai 131.600 rumah tangga atau 105% dari target 125.000.
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu mengatakan capaian realisasi 100% dari target dapat diselesaikan sebelum akhir tahun kemarin. “Kami bersyukur bisa lebih cepat, semua selesai di November,” ujarnya dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (18/1).
Jisman mengatakan, 2023 menjadi tahun kedua pelaksanaan program BPLB yang diberikan pemerintah melalui pembiayaan APBN. Pada tahun pertama yakni 2022 realisasi program BPLB mencapai 80.183 rumah tangga di 22 provinsi. Bantuan ini diberikan dengan daya listrik sebesar 450 volt ampere (VA) dan token senilai Rp 20 ribu.
Pada 2023, program ini mengalami peningkatan jumlah realisasi rumah tangga 64% dibandingkan 2022. Sebab tahun lalu program BPLB dapat diberikan pada 131.600 rumah tangga di 32 provinsi, dengan daya listrik mencapai 900 VA serta token sebanyak Rp 100 ribu.
“Bantuan ini diberikan pada masyarakat yang belum punya KWh tersendiri, belum berlangganan dengan PLN. Sementara jaringan distribusi sudah tersedia di depan rumahnya,” ucap Jisman.
Jisman menilai bantuan ini tergolong penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik. “Apalagi di desa-desa ketika satu rumah tangga tidak bisa berlangganan padahal listrik sekarang merupakan kebutuhan primer, maka program ini jadi sangat penting dan sangat diperlukan oleh masyarakat,” kata dia.
Pada 2024, target program BPLB menyasar 80 ribu rumah tangga. Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan mengalokasikan dana Rp 326 miliar. Jisman mengatakan dari jumlah tersebut nantinya akan dikembalikan ke masyarakat.
“Sebanyak hampir 57% dari anggaran atau Rp 205 miliar akan kami kembalikan ke masyarakat untuk anggaran infrastruktur melalui program BPBL di 80 ribu rumah tangga,” ujarnya.
Jisman mengatakan hingga saat ini masih ada sekitar 200 ribu rumah tangga yang harus menerima BPLB. “Itu angka yang sudah masuk ke kami. Masih ada yang harus kami selesaikan dimana masyarakat tersebut belum mempunyai kWh tersendiri untuk berlangganan dengan PLN,” ucapnya.
