AS Perbarui Sanksi Energi, Sektor Migas Venezuela di Ujung Tanduk
Amerika Serikat (AS) menyatakan tidak akan memperbarui licence 44, izin yang meringankan sanksi energi Venezuela, yang berakhir hari ini, Kamis (18/4). Langkah ini sebagai respons atas kegagalan Presiden Nicolas Maduro memenuhi komitmen untuk menyelenggarakan pemilu yang demokratis.
Pemerintahan Joe Biden telah berulang kali mengancam dalam beberapa bulan terakhir akan mencabut licence 44, kecuali Maduro menepati janjinya pada Oktober 2023 terkait komitmen untuk penyelenggaraan pemilu yang adil dan demokratis.
Beberapa janji telah ditepati namun Maduro dinilai gagal memenuhi sejumlah komitmen lainnya termasuk membiarkan oposisinya mencalonkan kandidat pilihannya untuk pemilihan presiden pada 28 Juli.
Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah sekutu oposisi dan aktivis telah menghadapi penangkapan. Menurut sumber-sumber yang dekat dengan partai berkuasa hal itu kemungkinan merupakan reaksi pemerintah terhadap menurunnya dukungan dalam negeri terhadap Maduro.
Oposisi Venezuela sedang bernegosiasi untuk memilih kandidatnya pada pemilihan presiden tanggal 28 Juli mendatang, setelah pemenang pemilihan pendahuluan dan penggantinya dilarang mendaftar.
Sanksi terhadap industri migas Venezuela pertama kali dijatuhkan oleh pemerintahan Donald Trump pada 2019 setelah kemenangan Maduro dalam pemilu. Namun hasil pemilu tersebut ditolak oleh AS dan negara Barat lainnya.
“Akibatnya pemerintah AS berencana untuk membiarkan izin umum berakhir tanpa perpanjangan,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller, seperti dikutip dari Reuters pada Kamis (18/4).
“Kami prihatin Maduro dan perwakilannya menghalangi oposisi mendaftarkan kandidat pilihan mereka, melecehkan dan mengintimidasi lawan politik, dan secara tidak adil menahan sejumlah aktor politik dan anggota masyarakat sipil,” kata Miller menjelaskan.
Habisnya izin dari AS yang memungkinkan Venezuela mengekspor minyak ke pasar di seluruh dunia dan mengamankan investasi, diperkirakan akan berdampak pada volume dan kualitas penjualan minyak mentah dan bahan bakar, serta memicu banyaknya permintaan otorisasi kesepakatan AS.
