Soal Aturan Pembatasan Pertalite, ESDM Akan Lihat Kondisi Geopolitik
Proses revisi Peraturan Presiden (Perpres) No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak untuk mengatur pembatasan Pertalite tak kunjung usai. Padahal, aturan ini sudah mulai direvisi sejak pertengahan 2022.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan hal ini disebabkan oleh beberapa hal. “Kemarin kan ada pemilu, lalu baru recovery dari pandemi covid-19. Biar napas dulu,” kata Arifin saat ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Bumi pada Jumat (19/4).
Arifin mengatakan pembahasan mengenai revisi aturan ini akan dilanjutkan dalam beberapa bulan ke depan. Mengenai waktu penerapan aturan ini, Arifin mengatakan pemerintah akan membahasnya kembali.
“Lihat perkembangannya. Sebelum Juni harusnya ada bahasan kalau memang perkembangan situasi makin tidak favorable (tidak menguntungkan),” ujarnya.
Kondisi yang dimaksud adalah konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Iran dan Israel yang dikhawatirkan mengganggu pasokan minyak dunia.
“Kalau perangnya tidak jadi, nanti tetap kami akan melihat berapa bertenggernya harga minyak. Kalau harga minyak di kisaran US$ 70 per barel maka pembahasan (revisi perpres 191) tidak jadi juga,” kata dia.
Sebelumnya, Arifin mengatakan data menjadi salah satu kendala yang menyebabkan belum rampungnya revisi Perpres Nomor 191. “Kendalanya kan data, mudah-mudahan bisa diselesaikan supaya kedepannya lebih baik,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif dikutip pada Senin (25/3).
