Pemerintah telah Salurkan 30% Kuota BBM Subsidi hingga April 2024
BPH Migas melaporkan selama periode Januari hingga April 2024, pemerintah telah menyalurkan 30% kuota BBM subsidi, baik itu jenis BBM tertentu Solar dan Kerosene (minyak tanah), maupun jenis BBM khusus penugasan Pertalite.
Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyampaikan pada Januari hingga April 2024, BPH Migas telah menyalurkan sebanyak 5,57 juta kiloliter (KL) atau sebesar 30,12% dari total kuota JBT sebesar 18,4 juta KL.
“Adapun rinciannya untuk minyak solar 5,40 juta KL dan minyak tanah 0,17 juta KL,” kata Erika dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI pada Senin (27/5).
Tidak hanya JBT, BPH Migas juga melakukan penetapan, pengaturan, dan pengawasan volume jenis BBM khusus penugasan yakni Pertalite. “Sampai April, realisasi JBKP sebesar 10 juta KL atau 31,63% dari kuota yang dialokasikan 31,60 juta KL," ujarnya.
Selain jumlah konsumsi BBM subsidi hingga April 2024, BPH Migas juga mencadangkan sejumlah kuota BBM untuk setiap jenisnya. Untuk Pertalite, dari 31,70 juta KL kuota yang ditetapkan tahun ini, BPH Migas mencadangkan 100 ribu KL untuk keperluan penyaluran Pertalite di Pertashop. Sehingga kuota yang dialokasikan sebesar 31,6 juta KL.
Sementara itu, untuk JBT Minyak Solar, BPH Migas mencadangkan kuota sebesar kurang lebih 1 juta KL. Erika menyebut, hal ini sebagai bentuk pengendalian agar tidak terjadi over kuota di akhir tahun dan agar BBM bersubsidi didistribusikan sesuai kebutuhan.
Untuk diketahui, dalam APBN 2024 kuota yang ditetapkan bagi BBM Subsidi sebesar 19 juta KL untuk minyak solar dan 580 ribu KL minyak tanah, sedangkan Pertalite kuota yang dianggarkan tahun ini sebanyak 31,7 juta KL.
Jika dibandingkan dengan 2023, angka kuota Pertalite tahun ini menurun sebab pada tahun lalu APBN menganggarkan kuota Pertalite sebesar 32,56 juta KL. Sementara Solar jumlahnya justru meningkat, sebab 2023 hanya 17 juta KL.
Erika menjelaskan kuota solar naik sebanyak 2 juta KL atau 11% dibandingkan tahun lalu dilakukan untuk mengantisipasi kebutuhan solar yang meningkat karena ada momentum pemilihan umum atau pemilu.
“Namun, kami memantau agar pertumbuhan konsumsi solar jelang pemilu tidak terlalu tinggi, kami prediksi tidak terlalu melonjak dengan pengendalian di lapangan,” kata Erika dalam konferensi pers di Bogor pada Sabtu (30/12/2023).
Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sebelumnya menyepakati alokasi subsidi energi tahun 2024 sebesar Rp 189,1 triliun, membengkak dari usulan awal dalam RAPBN 2024 sebesar Rp 185,8 triliun. Alokasi tersebut terdiri dari subsidi BBM tertentu dan LPG 3 kg sebesar Rp 113 triliun dan subsidi listrik Rp 75,8 triliun.
