Muhammadiyah Pertimbangkan Tiga Aspek Sebelum Terima Tawaran Konsesi Tambang
Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan masih ini masih mempertimbangkan tiga aspek sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah.
Tiga aspek ini berkaitan dengan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang akan diberikan pemerintah untuk dikelola oleh Muhammadiyah.
“Karena pemerintah sampai hari ini masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan kepada kami. Jadi kami harus tahu dulu titik yang mana,” kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung saat ditemui di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah pada Jumat (26/7).
Pemberian WIUPK ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang terbit pada 30 Mei lalu. Dalam penjelasannya, Kementerian ESDM menyebut telah menyiapkan enam wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang tersebar di Indonesia.
“Kedua, titik ini berada di daerah mana? Ketiga, titik ini ada isinya tidak? Ada batu baranya tidak? Karena yang diberikan ini terbatas,” ujarnya.
Azrul menyebut dengan keterbatasan wilayah yang tersedia, membuat Muhammadiyah harus memastikan tiga aspek diatas, sebelum akhirnya mengambil keputusan akan mengelola WIUPK yang ditawarkan atau tidak.
“Mudah-mudahan akhir pekan ini kita sudah ada gambaran titik mana yang akan diberikan. Kami beranggapan ini niat baik negara atau niat baik pemerintah memberikan kepada ormas konsesi khusus,” ucapnya.
Meski disebut niat baik, Azrul menyebut keterbatasan pilihan wilayah yang tersedia untuk ormas ini menjadi dilema. “Jangan-jangan yang diberikan itu sudah tidak ada batu baranya, karena bekas wilayah yang sudah dikelola enam perusahaan itu kan,” kata dia.
Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan keputusan resmi tentang pengelolaan tambang batu bara akan disampaikan pada akhir pekan ini usai gelaran konsolidasi nasional.
“Secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Yogyakarta,” kata Abdul melalui akun instagram miliknya, dikutip Jumat (26/7).
Dia menjelaskan, pengelolaan tambang ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat Pleno pada 13 Juli lalu. Pada saat rapat tersebut, ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. “Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” ujarnya.
